Makan Bergizi Gratis, Indef: Jika Dihitung Seperti Bangun IKN Hampir Rp500 triliun
Minggu, 18 Agustus 2024 - 14:58 WIB
Ariyo melanjutkan, selain ketersediaan fiskal, perlu juga penjelasan terkait kualitas makanan serta penyajian. Di sisi lain juga bagaimana makanan ini dimasak menjadi penting.
"Apakah dengan, maksud saya skema-nya apakah dengan pihak ketiga gitu. Atau dengan dapur umum yang seperti ditulis di RAPBN ya. Tentu ketika dapur umum ini persiapan infrastruktur dan juga higienitas di lapangan ini perlu diperhatikan juga.
"Sehingga ini nanti dinantikan oleh publik. Oleh sebab itu saya mencoba mencermati tim Pak Prabowo yang sedang mendesain program dan saya sangat menghormati effort yang saat ini sedang dikerjakan ya. Sebab sangat rumit ya selain kondisi fiskal dan juga kondisi di lapangan," jelasnya.
Di sisi lain juga Ariyo ingin mempertanyakan outcome-nya apa dari program ini. Apakah mengatasi stunting yang disampaikan.
"Tentu untuk mengatasi stunting program ini tidak efektif ya. Karena stunting itu tidak hanya disebabkan oleh asupan makanan. Tapi juga saat kondisi kehamilan ibu kemudian proses kesehatan. Dan kita tahu proses kesehatan kita masih sangat beragam," jelasnya.
Adapun pemerintah dinilai gagal mencapai prevalensi stunting yang sudah diterapkan, yang harusnya mencapai 100 persen di tahun 2024 ini, namun pada 2022 berdasarkan survei status gizi Indonesia masih di angka 21,6 persen. Hanya DKI Jakarta dan Bali yang mencapai target tersebut.
"Artinya kalau RAPBN disampaikan bahwa fokus utama program MBG ini adalah daerah-daerah yang angka prevalensi stuntingnya tinggi ya tentu berarti hanya DKI Jakarta dan Bali yang memiliki angka prevalensi stunting yang tidak tinggi, jadi alokasinya sangat besar," tutur Ariyo.
"Apakah dengan, maksud saya skema-nya apakah dengan pihak ketiga gitu. Atau dengan dapur umum yang seperti ditulis di RAPBN ya. Tentu ketika dapur umum ini persiapan infrastruktur dan juga higienitas di lapangan ini perlu diperhatikan juga.
"Sehingga ini nanti dinantikan oleh publik. Oleh sebab itu saya mencoba mencermati tim Pak Prabowo yang sedang mendesain program dan saya sangat menghormati effort yang saat ini sedang dikerjakan ya. Sebab sangat rumit ya selain kondisi fiskal dan juga kondisi di lapangan," jelasnya.
Di sisi lain juga Ariyo ingin mempertanyakan outcome-nya apa dari program ini. Apakah mengatasi stunting yang disampaikan.
"Tentu untuk mengatasi stunting program ini tidak efektif ya. Karena stunting itu tidak hanya disebabkan oleh asupan makanan. Tapi juga saat kondisi kehamilan ibu kemudian proses kesehatan. Dan kita tahu proses kesehatan kita masih sangat beragam," jelasnya.
Adapun pemerintah dinilai gagal mencapai prevalensi stunting yang sudah diterapkan, yang harusnya mencapai 100 persen di tahun 2024 ini, namun pada 2022 berdasarkan survei status gizi Indonesia masih di angka 21,6 persen. Hanya DKI Jakarta dan Bali yang mencapai target tersebut.
"Artinya kalau RAPBN disampaikan bahwa fokus utama program MBG ini adalah daerah-daerah yang angka prevalensi stuntingnya tinggi ya tentu berarti hanya DKI Jakarta dan Bali yang memiliki angka prevalensi stunting yang tidak tinggi, jadi alokasinya sangat besar," tutur Ariyo.
(fch)
tulis komentar anda