Luhut Klaim e-Katalog Bisa Hemat Anggaran Ratusan Triliun dan Cegah Korupsi
Selasa, 17 September 2024 - 15:30 WIB
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang diluncurkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga bisa terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidak dapat melakukan kecurangan yang merugikan negara.
“Jadi digital live ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT (KPK) kampungan, karena dengan digital kita membangun ekosistem orang gak bisa mencuri kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin,” ucap Luhut.
“Sekarang e-Katalog kita itu sudah versi ke-6 karena ada yang coba mengganggu, sekarang dengan sistem versi ini 6 ini anomali harga bisa segera kita lihat, itu sebabnya kalau anda dengar saya beri statement juga pemilihan KPK sekarang ini menurut saya harus independen,” jelas dia.
Sebelumnya pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan e-Katalog versi 6. LKPP bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement meningkatkan performa sistem e-Purchasing pemerintah.
Fokusnya, melayani transformasi digital untuk pengadaan berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dari peningkatan performa, Luhut yakin, KPK ke depan dapat memantau atau melakukan patroli lewat e-Katalog, tanpa harus melakukan operasi tangkap tangan (OTT), sehingga dapat menghemat anggaran.
“Dan di e-Katalog ini yang saya katakan tadi di sambutan saya KPK yang akan datang itu bisa berpatroli di sini (e-Katalog) jadi pencegahan, sehingga dengan begitu akan banyak penghematan yang kita lakukan,” tuturnya.
“Jadi digital live ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT (KPK) kampungan, karena dengan digital kita membangun ekosistem orang gak bisa mencuri kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin,” ucap Luhut.
“Sekarang e-Katalog kita itu sudah versi ke-6 karena ada yang coba mengganggu, sekarang dengan sistem versi ini 6 ini anomali harga bisa segera kita lihat, itu sebabnya kalau anda dengar saya beri statement juga pemilihan KPK sekarang ini menurut saya harus independen,” jelas dia.
Sebelumnya pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan e-Katalog versi 6. LKPP bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement meningkatkan performa sistem e-Purchasing pemerintah.
Fokusnya, melayani transformasi digital untuk pengadaan berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dari peningkatan performa, Luhut yakin, KPK ke depan dapat memantau atau melakukan patroli lewat e-Katalog, tanpa harus melakukan operasi tangkap tangan (OTT), sehingga dapat menghemat anggaran.
“Dan di e-Katalog ini yang saya katakan tadi di sambutan saya KPK yang akan datang itu bisa berpatroli di sini (e-Katalog) jadi pencegahan, sehingga dengan begitu akan banyak penghematan yang kita lakukan,” tuturnya.
(fch)
tulis komentar anda