Ekonom: Dualisme Kadin Mesti Berakhir, Investasi Jadi Taruhan
Jum'at, 20 September 2024 - 08:10 WIB
Yang paling realistis adalah meminta semua pihak untuk menahan diri atau sama sama mundur selangkah. Artinya, di satu sisi Anin tidak memaksakan kepengurusan Kadin versi Munaslub sementara Arsjad tidak asal memecat pengurus yang beda pilihan dan hentikan proses hukum.
“Nah, kedua pihak kemudian duduk bersama untuk merancang percepatan Munas atau bahasa lainnya mengulang Munaslub dengan melibatkan semua pihak. Mereka silakan bertarung untuk membuktikan apakah benar pengurus daerah menginginkan pergantian karena Arsjad dianggap melanggar AD/ART, atau jangan jangan itu klaim sepihak,” katanya.
Seperti diketahui, Kadin versi Munaslub mengklaim mendapatkan dukungan mayoritas pengurus Kadin Daerah dan anggota luar biasa. Sementara kubu Arsjad juga menyebutkan dukungan yang sama bahkan menghadirkan seluruh Kadin daerah dalam sejumlah konferensi pers. Untuk menguji klaim versi Munaslub, Kadin melakukan investigasi terhadap para pengurus daerah yang disebut telah memberikan dukungan kepada Anin.
Sementara proses ini berlangsung, Menara Kadin diduduki oleh puluhan orang yang dipimpin Umar Kei. Kehadiran mereka bukan hanya mengganggu juga mengintimidasi. Aksi sepihak ini memancing reaksi dan terjadilah insiden. Staf Khusus Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Arif Rahman melaporkan kasus dugaan pengeroyokan terhadap dirinya di Menara Kadin ke Polda Metro Jaya pada Rabu (18/9).
Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan, Kadin berperan sebagai jembatan yang mempertemukan calon investor dengan mitra lokal serta membantu investor dalam perizinan usaha dan insentif melalui interaksi dengan pemerintah.
Namun, dengan adanya dualisme ini, investor dan pengusaha mungkin kebingungan dalam menentukan pihak mana yang harus dijadikan mitra. Hal ini berpotensi memperlambat masuknya investasi, terutama investasi asing, karena ketidakjelasan dalam mencari mitra lokal.
Selain itu, Bhima menyoroti bahwa dualisme tersebut terjadi pada masa transisi pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto, yang berpotensi menurunkan reputasi Kadin di mata investor.
Kadin yang seharusnya menyuarakan aspirasi pengusaha justru terlihat lebih terlibat dalam kepentingan politik, mencerminkan iklim usaha di Indonesia yang kurang baik dan membuat investor enggan menanamkan modal.
“Nah, kedua pihak kemudian duduk bersama untuk merancang percepatan Munas atau bahasa lainnya mengulang Munaslub dengan melibatkan semua pihak. Mereka silakan bertarung untuk membuktikan apakah benar pengurus daerah menginginkan pergantian karena Arsjad dianggap melanggar AD/ART, atau jangan jangan itu klaim sepihak,” katanya.
Seperti diketahui, Kadin versi Munaslub mengklaim mendapatkan dukungan mayoritas pengurus Kadin Daerah dan anggota luar biasa. Sementara kubu Arsjad juga menyebutkan dukungan yang sama bahkan menghadirkan seluruh Kadin daerah dalam sejumlah konferensi pers. Untuk menguji klaim versi Munaslub, Kadin melakukan investigasi terhadap para pengurus daerah yang disebut telah memberikan dukungan kepada Anin.
Sementara proses ini berlangsung, Menara Kadin diduduki oleh puluhan orang yang dipimpin Umar Kei. Kehadiran mereka bukan hanya mengganggu juga mengintimidasi. Aksi sepihak ini memancing reaksi dan terjadilah insiden. Staf Khusus Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Arif Rahman melaporkan kasus dugaan pengeroyokan terhadap dirinya di Menara Kadin ke Polda Metro Jaya pada Rabu (18/9).
Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan, Kadin berperan sebagai jembatan yang mempertemukan calon investor dengan mitra lokal serta membantu investor dalam perizinan usaha dan insentif melalui interaksi dengan pemerintah.
Namun, dengan adanya dualisme ini, investor dan pengusaha mungkin kebingungan dalam menentukan pihak mana yang harus dijadikan mitra. Hal ini berpotensi memperlambat masuknya investasi, terutama investasi asing, karena ketidakjelasan dalam mencari mitra lokal.
Selain itu, Bhima menyoroti bahwa dualisme tersebut terjadi pada masa transisi pemerintahan dari Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto, yang berpotensi menurunkan reputasi Kadin di mata investor.
Kadin yang seharusnya menyuarakan aspirasi pengusaha justru terlihat lebih terlibat dalam kepentingan politik, mencerminkan iklim usaha di Indonesia yang kurang baik dan membuat investor enggan menanamkan modal.
(akr)
tulis komentar anda