KPK Apresiasi Kolaborasi Pengamanan Aset Negara oleh PLN

Pada tahun 2020, secara nasional PLN merencanakan program sertifikasi tanah dengan target sejumlah 40.878 persil sertifikasi baru sehingga pada akhir tahun 2020 aset bersertifikat mencapai 75 persen. "Saya tahu persis ketika Bapak Jokowi menugaskan Kementerian ATR/BPN-RI untuk menyelesaikan masalah yang seolah-olah waktu itu tidak mungkin, mensertifikasi 12 juta bidang lahan dalam lima tahun. Dan sekarang, kita semua berkumpul di sini, menemukan titik terang dan progressnya luar biasa," kata Darmawan.

Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN Sumut, dan Pemerintah Daerah yang berada di Sumut. "Kami mengapresiasi semua dukungan yang telah diberikan oleh jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI yang telah diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Sertifikasi Tanah dan Pembenahan Aset PLN," ucap Darmawan.

Baca Juga: Ahok Sindir Dirut Pertamina: Ngerti Nggak Sih Tugas Komut Itu Apa?

Sementara Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara ini menjadi salah satu wilayah yang memiliki tantangan besar dalam permasalahan tanah terbesar. "Namun saya yakin dengan sinergitas yang baik, rasanya bisa menyelesaikan hal ini secara tuntas. BPN siap membantu," ucap Surya.

Sebagai informasi acara tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu.