DPR: Kebijakan Kemasan Rokok Polos Abaikan Hak-hak Pekerja di Sektor Tembakau
Selasa, 24 September 2024 - 22:20 WIB
Daniel menerangkan, industri rokok merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan negara, dan peningkatan cukai yang direncanakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 bisa terancam jika kebijakan ini diterapkan.
"Aturan yang terlalu mematikan ini cenderung mengabaikan realitas bahwa produk ini adalah sumber penghidupan bagi banyak orang, terutama bagi para petani tembakau dan industri terkait," ujar Daniel.
DPR RI, sebagai wakil rakyat, berkomitmen untuk terus memantau dan mempertimbangkan berbagai keluhan terkait kebijakan tersebut. Jika terdapat ketidakadilan dalam peraturan, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR juga akan memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika ditemukan kontradiksi yang signifikan.
"Aturan yang terlalu mematikan ini cenderung mengabaikan realitas bahwa produk ini adalah sumber penghidupan bagi banyak orang, terutama bagi para petani tembakau dan industri terkait," ujar Daniel.
DPR RI, sebagai wakil rakyat, berkomitmen untuk terus memantau dan mempertimbangkan berbagai keluhan terkait kebijakan tersebut. Jika terdapat ketidakadilan dalam peraturan, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR juga akan memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika ditemukan kontradiksi yang signifikan.
(nng)
tulis komentar anda