BRICS Menambah Indonesia, Waspadai Ancaman Amerika Serikat
Sabtu, 11 Januari 2025 - 20:11 WIB
Pernyataan tersebut juga menambahkan bahwa keanggotaan Indonesia ini merupakan hasil dari keterlibatan aktif Indonesia dengan BRICS dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kehadiran Indonesia pada KTT BRICS di Johannesburg pada 2023 di bawah kepemimpinan Afrika Selatan, serta KTT 2024 di Kazan di bawah kepemimpinan Rusia.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk aktif berkontribusi pada agenda BRICS, termasuk mempromosikan ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, serta mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat.
BRICS, yang terdiri dari negara-negara non-Barat, sering dianggap sebagai penantang dominasi politik dan ekonomi negara-negara kaya di Amerika Utara dan Eropa Barat. Tanpa memasukkan Indonesia, negara-negara anggota BRICS memiliki populasi sekitar 3,5 miliar orang, atau sekitar 45 persen dari populasi global. Jika digabungkan, ekonomi negara-negara BRICS menyumbang sekitar 28 persen dari ekonomi global.
Namun, sejumlah pengamat memperingatkan bahwa Indonesia harus mewaspadai ancaman dari Presiden AS terpilih, Donald Trump, terhadap negara-negara BRICS. Pada awal Desember tahun lalu, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 100 persen terhadap negara-negara anggota BRICS jika mereka melanjutkan rencana untuk menciptakan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar AS.
Trump menulis di platform media sosialnya, Truth Social, "Kami membutuhkan komitmen dari negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan dolar AS yang perkasa, atau mereka akan menghadapi tarif 100 persen dan harus bersiap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada ekonomi AS yang luar biasa."
Proposal untuk menciptakan mata uang BRICS diajukan oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva selama pertemuan di Johannesburg pada 2023. Namun, proposal ini belum mendapatkan dukungan penuh dari semua anggota BRICS.
Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan bahwa ancaman Trump tersebut harus diperhatikan serius oleh Presiden Prabowo. "Ini yang harus diwaspadai, karena setelah pelantikannya pada 20 Januari, Trump mungkin akan menganggap Indonesia memusuhi AS," kata Hikmahanto kepada CNA. Ia khawatir, jika hal itu terjadi, keistimewaan dan fasilitas yang selama ini diberikan AS kepada Indonesia dapat ditarik kembali.
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS akan menghadirkan tantangan baru dalam hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, sehingga kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik yang berkembang tetap menjadi kunci.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk aktif berkontribusi pada agenda BRICS, termasuk mempromosikan ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, serta mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat.
BRICS dan Tantangan Global
BRICS, yang terdiri dari negara-negara non-Barat, sering dianggap sebagai penantang dominasi politik dan ekonomi negara-negara kaya di Amerika Utara dan Eropa Barat. Tanpa memasukkan Indonesia, negara-negara anggota BRICS memiliki populasi sekitar 3,5 miliar orang, atau sekitar 45 persen dari populasi global. Jika digabungkan, ekonomi negara-negara BRICS menyumbang sekitar 28 persen dari ekonomi global.
Namun, sejumlah pengamat memperingatkan bahwa Indonesia harus mewaspadai ancaman dari Presiden AS terpilih, Donald Trump, terhadap negara-negara BRICS. Pada awal Desember tahun lalu, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 100 persen terhadap negara-negara anggota BRICS jika mereka melanjutkan rencana untuk menciptakan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar AS.
Trump menulis di platform media sosialnya, Truth Social, "Kami membutuhkan komitmen dari negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan dolar AS yang perkasa, atau mereka akan menghadapi tarif 100 persen dan harus bersiap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada ekonomi AS yang luar biasa."
Proposal untuk menciptakan mata uang BRICS diajukan oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva selama pertemuan di Johannesburg pada 2023. Namun, proposal ini belum mendapatkan dukungan penuh dari semua anggota BRICS.
Kewaspadaan terhadap Reaksi AS
Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan bahwa ancaman Trump tersebut harus diperhatikan serius oleh Presiden Prabowo. "Ini yang harus diwaspadai, karena setelah pelantikannya pada 20 Januari, Trump mungkin akan menganggap Indonesia memusuhi AS," kata Hikmahanto kepada CNA. Ia khawatir, jika hal itu terjadi, keistimewaan dan fasilitas yang selama ini diberikan AS kepada Indonesia dapat ditarik kembali.
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS akan menghadirkan tantangan baru dalam hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, sehingga kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik yang berkembang tetap menjadi kunci.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda