Buwas Ancam Karyawan Bulog yang Berani Main-main dengan Beras Bansos
Rabu, 02 September 2020 - 17:57 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang biasa disapa Buwas melontarkan ancaman bagi anak buahnya yang berani bermain di balik bantuan sosial bagi 10 juta KPM-PKH. Foto/Dok
JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengancam akan memecat para pejabat atau karyawan Perum Bulog bila ketahuan 'bermain' di balik bantuan sosial bagi 10 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH). Lelaki yang akrab disapa Buwas itu menegaskan, komitmen Perum Bulog sudah dibangun bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sejak tiga bulan lalu sebelum program KPM-PKH diresmikan hari ini.
Dia bilang, bila ada oknum baik di pusat hingga daerah yang kedapatan melakukan sesuatu di luar ketentuan maka akan dipecat. "Kalau nanti di daerah ada oknum saya yang bermain-main saya pecat. Kita sudah bangun komitmen itu sejak tiga bulan lalu," ujar Budi, saat membuka acara peluncuran Program Bantuan Sosial Beras bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
(Baca Juga: Amankan Urusan Perut, Bansos Beras Ngucur ke 10 Juta Keluarga Terdampak Covid-19 )
Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyebut dalam pelaksanaan program sosial baru ini, pihaknya mengikutsertakan sejumlah lembaga baik internal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga eksternal lain seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.
Karena itu kata dia, pihaknya menjamin tidak ada tindakan korupsi maupun hal lainnya yang tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bila ada tindakan demikian, pihaknya akan secepatnya mengambil tindakan tegas.
"Tidak ada permainan yang aneh-aneh, ini pun sudah sesuai dengan prosedur yang diarahkan Pak Presiden, dan semuanya mengikuti mengawasi baik lembaga internal seperti BPKP maupun eksternal seperti KPK, BPK, Kepolisian, Kejaksaan dan semua. Kita ini bekerja secara bersama, tak ada yang ngumpet-ngumpet jika melakukan hal yang aneh-aneh, itu gampang sekali bisa terdeteksi," paparnya.
(Baca Juga: Buwas Sebut Tidak Perlu Terlalu Risau dengan Ancaman Krisis Pangan )
Untuk diketahui, Kementerian Sosial menggandeng Perum Bulog mendistribusikan Beras Bansos kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Setiap KPM akan menerima 15 kg beras selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober 2020 sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran KPM PKH di masa pandemi.
Buwas mengutarakan, Bulog telah mempersiapkan program tersebut sejak tiga bulan lalu dan mengantisipasi kemungkinan kerusakan beras. Ia pun menjamin beras yang didistribusikan kepada KPM PKH tersebut dalam kondisi baik karena setiap beras yang keluar dari Bulog harus melalui proses mesin rice to rice atau mesin pembersih beras.
"Kami bangun rice to rice di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada alasan beras Bulog itu tidak baik, kecuali ada oknum yang bermain," katanya. Dengan diluncurkannya bansos beras ini, kata Buwas, artinya bukan hanya penerima bansos, tapi juga petani yang lega.
Dia bilang, bila ada oknum baik di pusat hingga daerah yang kedapatan melakukan sesuatu di luar ketentuan maka akan dipecat. "Kalau nanti di daerah ada oknum saya yang bermain-main saya pecat. Kita sudah bangun komitmen itu sejak tiga bulan lalu," ujar Budi, saat membuka acara peluncuran Program Bantuan Sosial Beras bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
(Baca Juga: Amankan Urusan Perut, Bansos Beras Ngucur ke 10 Juta Keluarga Terdampak Covid-19 )
Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyebut dalam pelaksanaan program sosial baru ini, pihaknya mengikutsertakan sejumlah lembaga baik internal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga eksternal lain seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.
Karena itu kata dia, pihaknya menjamin tidak ada tindakan korupsi maupun hal lainnya yang tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bila ada tindakan demikian, pihaknya akan secepatnya mengambil tindakan tegas.
"Tidak ada permainan yang aneh-aneh, ini pun sudah sesuai dengan prosedur yang diarahkan Pak Presiden, dan semuanya mengikuti mengawasi baik lembaga internal seperti BPKP maupun eksternal seperti KPK, BPK, Kepolisian, Kejaksaan dan semua. Kita ini bekerja secara bersama, tak ada yang ngumpet-ngumpet jika melakukan hal yang aneh-aneh, itu gampang sekali bisa terdeteksi," paparnya.
(Baca Juga: Buwas Sebut Tidak Perlu Terlalu Risau dengan Ancaman Krisis Pangan )
Untuk diketahui, Kementerian Sosial menggandeng Perum Bulog mendistribusikan Beras Bansos kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Setiap KPM akan menerima 15 kg beras selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober 2020 sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran KPM PKH di masa pandemi.
Buwas mengutarakan, Bulog telah mempersiapkan program tersebut sejak tiga bulan lalu dan mengantisipasi kemungkinan kerusakan beras. Ia pun menjamin beras yang didistribusikan kepada KPM PKH tersebut dalam kondisi baik karena setiap beras yang keluar dari Bulog harus melalui proses mesin rice to rice atau mesin pembersih beras.
"Kami bangun rice to rice di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada alasan beras Bulog itu tidak baik, kecuali ada oknum yang bermain," katanya. Dengan diluncurkannya bansos beras ini, kata Buwas, artinya bukan hanya penerima bansos, tapi juga petani yang lega.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda