Coretax Bermasalah, DJP Hapus Sanksi buat Wajib Pajak

- PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 untuk Masa Pajak Januari 2025 yang dibayar terlambat hingga 28 Februari 2025.

- PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak tanah/bangunan untuk Masa Pajak Desember 2024 (terlambat hingga 31 Januari 2025) dan Februari 2025 (terlambat hingga 28 Februari 2025).

- PPN/PPN dan PPnBM untuk Masa Pajak Januari 2025 yang disetor terlambat hingga 10 Maret 2025.

- Bea Meterai yang dipungut Pemungut Bea Meterai untuk Masa Pajak Desember 2024 (terlambat hingga 31 Januari 2025) dan Januari 2025 (terlambat hingga 28 Februari 2025).

Selain keterlambatan pembayaran, DJP juga menghapus sanksi untuk keterlambatan pelaporan SPT. "Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan atau penyampaian SPT yang diberikan atas: Penyampaian SPT Masa PPh, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2), Penyampaian SPT Masa PPN, dan Penyampaian SPT Masa Bea Meterai," ungkap Dwi.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT Masa Unifikasi untuk Masa Pajak Januari 2025 (terlambat hingga 28 Februari 2025), Februari 2025 (terlambat hingga 31 Maret 2025), dan Maret 2025 (terlambat hingga 30 April 2025).