Gimana Mau Bangkit? Anggaran Belanja UMKM Rp307 Triliun Baru Terserap 20%
Selasa, 08 September 2020 - 17:04 WIB
Penyerapan anggaran belanja UMKM masih minim. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp307 triliun untuk belanja produk UMKM. Namun demikian realisasinya masih sangat minim, yakni baru terserap sekitar 20%.
"Ini memang penyerapannya masih rendah, baru di kisaran 18-20%," ujar Teten dalam webinar bertajuk UMKM, Pahlawan Ekonomi di Masa Pandemi, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Menurut dia anggaran itu pada dasarnya digunakan meningkatkan daya beli masyarakat khususnya membeli produk UMKM. Untuk mendorong agar belaja produk UMKM meningkat pihaknya juga mengajak kementerian dan lembaga untuk membeli produk lokal.
Namun demikian, dorongan tersebut juga perlu didukung dengan kebijakan fiskal yang luwes dari Kementerian Keuangan agar belanja semakin mudah. Tidak hanya itu,Kemenkop UKM juga sedang bekerjasama dengan LKPP untuk memudahkan belanja kementerian/lembaga dan daerah agar bisa mendongkrak penjualan produk koperasi dan UMKM.
"Kami bersama LKPP dan daerah sedang giat melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku UMKM di daerah. Lewat e-commerce juga kami giatkan, sehingga K/L untuk konsumsi belanja produk UMKM dan koperasi di platform digital ya sudah bisa lah karena mudah," ungkap Teten.
Namun, untuk belanja di kisaran Rp50 juta - Rp 200 juta harus lewat LPSE LKPP. Selain itu, pihak lain yang masih memiliki daya beli adalah badan usaha milik negara (BUMN). "Kami sebelumnya sudah membuat MoU dengan Menteri BUMN Erick Thohir agar belanja yang Rp14 miliar kebawah itu untuk membeli produk koperasi dan UMKM, bukan hanya barang, tapi jasa juga. Terlebih, BUMN sekarang mengembangkan Pasar Digital BUMN (PaDi), jadi kalau produk mereka masuk kesitu, tentu akan sangat membantu," papar Teten.
Kendati demikian, belanja pemerintah dan BUMN untuk membeli produk UMKM ini tidak bisa berlaku ke semua. Hal ini terkait pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna sebelumnya."Dalam rapat paripurna kemarin, Pak Jokowi sudah menyampaikan untuk menyerap produk pangan, pertanian, dan perikanan yang tidak terserap pasar, seperti ikan, komoditas jagung, kopi, termasuk kemarin bawang putih di Brebes," tukas Teten.
"Ini memang penyerapannya masih rendah, baru di kisaran 18-20%," ujar Teten dalam webinar bertajuk UMKM, Pahlawan Ekonomi di Masa Pandemi, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Baca Juga
Menurut dia anggaran itu pada dasarnya digunakan meningkatkan daya beli masyarakat khususnya membeli produk UMKM. Untuk mendorong agar belaja produk UMKM meningkat pihaknya juga mengajak kementerian dan lembaga untuk membeli produk lokal.
Namun demikian, dorongan tersebut juga perlu didukung dengan kebijakan fiskal yang luwes dari Kementerian Keuangan agar belanja semakin mudah. Tidak hanya itu,Kemenkop UKM juga sedang bekerjasama dengan LKPP untuk memudahkan belanja kementerian/lembaga dan daerah agar bisa mendongkrak penjualan produk koperasi dan UMKM.
"Kami bersama LKPP dan daerah sedang giat melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku UMKM di daerah. Lewat e-commerce juga kami giatkan, sehingga K/L untuk konsumsi belanja produk UMKM dan koperasi di platform digital ya sudah bisa lah karena mudah," ungkap Teten.
Namun, untuk belanja di kisaran Rp50 juta - Rp 200 juta harus lewat LPSE LKPP. Selain itu, pihak lain yang masih memiliki daya beli adalah badan usaha milik negara (BUMN). "Kami sebelumnya sudah membuat MoU dengan Menteri BUMN Erick Thohir agar belanja yang Rp14 miliar kebawah itu untuk membeli produk koperasi dan UMKM, bukan hanya barang, tapi jasa juga. Terlebih, BUMN sekarang mengembangkan Pasar Digital BUMN (PaDi), jadi kalau produk mereka masuk kesitu, tentu akan sangat membantu," papar Teten.
Kendati demikian, belanja pemerintah dan BUMN untuk membeli produk UMKM ini tidak bisa berlaku ke semua. Hal ini terkait pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna sebelumnya."Dalam rapat paripurna kemarin, Pak Jokowi sudah menyampaikan untuk menyerap produk pangan, pertanian, dan perikanan yang tidak terserap pasar, seperti ikan, komoditas jagung, kopi, termasuk kemarin bawang putih di Brebes," tukas Teten.
(nng)
tulis komentar anda