Anggaran Kesehatan Lebih Mungil dari Pertahanan, Ekonom: RAPBN 2021 Salah Arah
Kamis, 10 September 2020 - 13:03 WIB
Petugas medis melakukan tindakan pada salah satu pasien yang menjalani perawatan di ruang isolasi Covid-19. Foto/Dok SINDOphoto/Ali Masduki
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2021 merupakan politik anggaran pemerintah yang memiliki prioritas salah arah. Pasalnya, penanganan kesehatan dibandingkan dengan penanganan ketertiban dan keamanan lebih kecil anggarannya.
Fungsi pertahanan RAPBN 2021 menjadi Rp137 triliun naik 16,18% dengan porsinya menjadi 7% dibandingkan porsi APBN 2020 yang hanya 5,9%. Begitu juga fungsi ketertiban dan keamanan menjadi Rp165,8 triliun naik 17,4%. Porsinya naik jadi 8,5% dari porsi APBN 2020 yang hanya 7,1%. Sedangkan kesehatan porsinya hanya sebesar 5,72%. (Baca juga: Jakarta PSBB Lagi Mulai Senin, Ekonom: Kesehatan Lebih Penting dari Ekonomi )
Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan mengatakan, kenaikan dua fungsi pertahanan dan ketertiban keamanan belumlah tepat. Sebab, Indonesia belum menunjukan kondisi Covid-19 yang mereda. Malahan tim ekonomi pemerintah terkesan mengabaikan fakta bahwa melandainya kurva Covid belum terjadi sampai Agustus 2020.
"Jadi kalau kita lihat dari angka ini bahwa justru anggaran terkait pertahanan keamanan jumlahnya masih sangat signifikan dibandingkan anggaran terkait dengan upaya kita untuk menangani pandemi Covid dan pemulihan ekonomi serta pemberdayaan dari sektor-sektor ekonomi yang terdampak," kata Fadhil dalam diskusi online di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Dia juga menyebut bahwa RAPBN 2021 ini belum mencermikan kebutuhan dan prioritas yang diharapkan dari pandemi Covid. Padahal, fungsi APBN menjadi lebih penting dalam adanya pandemi ini. (Baca juga: Menko Airlangga: Indonesia Peroleh 290 Juta Vaksin Covid-19 Tahun Depan )
Akibat pandemi ini maka pertumbuhan ekonomi atau kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah. Pemerintah yang akan menentukan apakah ekonomi bisa tetap survive atau malah alami resesi atau krisis. "Harusnya anggaran kesehatan banyak dilakukan untuk penanganan Covid-19 dibandingkan fungsi pertahanan," tandasnya.
Fungsi pertahanan RAPBN 2021 menjadi Rp137 triliun naik 16,18% dengan porsinya menjadi 7% dibandingkan porsi APBN 2020 yang hanya 5,9%. Begitu juga fungsi ketertiban dan keamanan menjadi Rp165,8 triliun naik 17,4%. Porsinya naik jadi 8,5% dari porsi APBN 2020 yang hanya 7,1%. Sedangkan kesehatan porsinya hanya sebesar 5,72%. (Baca juga: Jakarta PSBB Lagi Mulai Senin, Ekonom: Kesehatan Lebih Penting dari Ekonomi )
Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan mengatakan, kenaikan dua fungsi pertahanan dan ketertiban keamanan belumlah tepat. Sebab, Indonesia belum menunjukan kondisi Covid-19 yang mereda. Malahan tim ekonomi pemerintah terkesan mengabaikan fakta bahwa melandainya kurva Covid belum terjadi sampai Agustus 2020.
"Jadi kalau kita lihat dari angka ini bahwa justru anggaran terkait pertahanan keamanan jumlahnya masih sangat signifikan dibandingkan anggaran terkait dengan upaya kita untuk menangani pandemi Covid dan pemulihan ekonomi serta pemberdayaan dari sektor-sektor ekonomi yang terdampak," kata Fadhil dalam diskusi online di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Dia juga menyebut bahwa RAPBN 2021 ini belum mencermikan kebutuhan dan prioritas yang diharapkan dari pandemi Covid. Padahal, fungsi APBN menjadi lebih penting dalam adanya pandemi ini. (Baca juga: Menko Airlangga: Indonesia Peroleh 290 Juta Vaksin Covid-19 Tahun Depan )
Akibat pandemi ini maka pertumbuhan ekonomi atau kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah. Pemerintah yang akan menentukan apakah ekonomi bisa tetap survive atau malah alami resesi atau krisis. "Harusnya anggaran kesehatan banyak dilakukan untuk penanganan Covid-19 dibandingkan fungsi pertahanan," tandasnya.
(ind)
tulis komentar anda