Prioritas RAPBN 2021 Bukan untuk Kesehatan, Jangan Ngarep Ekonomi Tumbuh 5,5%
Kamis, 10 September 2020 - 14:43 WIB
Ekonom senior dari Indef Fadhil Hasan menilai, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah untuk tahun depan tidak akan tercapai, jika kesehatan tidak menjadi prioritas. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah yakin bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sangat realistis. Sehingga, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 4,55% hingga 5,55% pada tahun depan.
(Baca Juga: Anggaran Kesehatan Lebih Mungil dari Pertahanan, Ekonom: RAPBN 2021 Salah Arah )
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah tidak akan tercapai. Sebab, prioritas yang tercermin dalam rancangan anggaran tersebut tidak tepat.
"Prioritas anggaran seharusnya diberikan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM," katanya dalam diskusi “Belanja prioritas tahun di Pemulihan" secara virtual di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Menurutnya, ada tiga agenda prioritas yang seharusnya dilakukan pemerintah yakni investasi di sektor kesehatan publik, ekonomi digital dalam peningkatan usaha UMKM dan upaya mengatasi pengangguran.
"Jadi prioritasnya harus memiliki multi player efek bagi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Selama Covid-19 Merajalela, Skenario Pertumbuhan Ekonomi Terancam )
Seperti diketahui, Anggaran dalam RAPBN 2021 di Kementerian PUPR yang justru meningkat signifikan mencapai Rp150 triliun, sedangkan anggaran di Kementerian Pertahanan mencapai Rp 137 triliun, dan Polri Rp112 triliun.
Sementara itu, anggaran di Kementerian Kesehatan hanya mencapai Rp84,3 triliun. Angka itu masih lebih rendah dibandingkan anggaran ketiga Kementerian /Lembaga tersebut. "Secara keseluruhan, target pertumbuhan ekonomi di 2021 dengan target 5,5% tidak akan tercapai dengan adanya penganggaran seperti ini," tandasnya.
(Baca Juga: Anggaran Kesehatan Lebih Mungil dari Pertahanan, Ekonom: RAPBN 2021 Salah Arah )
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah tidak akan tercapai. Sebab, prioritas yang tercermin dalam rancangan anggaran tersebut tidak tepat.
"Prioritas anggaran seharusnya diberikan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM," katanya dalam diskusi “Belanja prioritas tahun di Pemulihan" secara virtual di Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Menurutnya, ada tiga agenda prioritas yang seharusnya dilakukan pemerintah yakni investasi di sektor kesehatan publik, ekonomi digital dalam peningkatan usaha UMKM dan upaya mengatasi pengangguran.
"Jadi prioritasnya harus memiliki multi player efek bagi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Selama Covid-19 Merajalela, Skenario Pertumbuhan Ekonomi Terancam )
Seperti diketahui, Anggaran dalam RAPBN 2021 di Kementerian PUPR yang justru meningkat signifikan mencapai Rp150 triliun, sedangkan anggaran di Kementerian Pertahanan mencapai Rp 137 triliun, dan Polri Rp112 triliun.
Sementara itu, anggaran di Kementerian Kesehatan hanya mencapai Rp84,3 triliun. Angka itu masih lebih rendah dibandingkan anggaran ketiga Kementerian /Lembaga tersebut. "Secara keseluruhan, target pertumbuhan ekonomi di 2021 dengan target 5,5% tidak akan tercapai dengan adanya penganggaran seperti ini," tandasnya.
(akr)
tulis komentar anda