Ekonomi Indonesia Diakui ke-8 Terbesar Dunia, Prabowo: 20 Tahun Lagi, Empat Besar
Selasa, 16 Desember 2025 - 17:17 WIB
Meski demikian, Prabowo menilai tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah persoalan pemerataan pembangunan serta pengelolaan kekayaan nasional. Ia menekankan, pentingnya manajemen sumber daya alam yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Masalahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pengelolaan, kita manajemen kita sebagai bangsa bahwa kita harus me-manage kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya, sehingga sumber daya alam kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Ada Uang Menganggur, DEN Ungkap Arah Kebijakan Ekonomi 2026
Prabowo juga mengajak seluruh unsur pimpinan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, untuk menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para pemimpin memiliki peran besar dalam memastikan arah pembangunan nasional berjalan dengan benar dan berkeadilan.
Kegiatan pengarahan tersebut dihadiri oleh enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota se-Papua. Selain itu, hadir pula Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
“Masalahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pengelolaan, kita manajemen kita sebagai bangsa bahwa kita harus me-manage kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya, sehingga sumber daya alam kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Ada Uang Menganggur, DEN Ungkap Arah Kebijakan Ekonomi 2026
Prabowo juga mengajak seluruh unsur pimpinan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, untuk menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para pemimpin memiliki peran besar dalam memastikan arah pembangunan nasional berjalan dengan benar dan berkeadilan.
Kegiatan pengarahan tersebut dihadiri oleh enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota se-Papua. Selain itu, hadir pula Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
(akr)
Lihat Juga :