Kemenko PM Gagas Standardisasi Program Pemberdayaan Nasional
Kamis, 18 Desember 2025 - 13:25 WIB
Lebih lanjut, Leontinus menambahkan, selama ini program pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat pusat maupun daerah menghadapi tantangan. Data di lapangan menunjukkan, program-program yang ada cenderung bersifat fragmentatif dan belum memiliki standar implementasi yang memiliki rambu-rambu di berbagai daerah.
Baca Juga: Kemenko PM Libatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Susun Program Berdaya Berusaha
Program pemberdayaan ekonomi menyasar kelempok penerima manfaat untuk UMKM sebesar 45%, selanjutnya 25% Koperasi, 20% Ekraf, 10% Lainnya. Sedangkan hampir 30% program pelatihan dan pendampingan terlaksana pada lokasi yang sama dengan jenis pelatihan berupa workshop (1-2 hari) sebesar 67%, dengan mentoring jangka menengah 18% dan coaching intensif sebesar 10%.
“Kondisi ini disebabkan oleh variasi model dan modul pelatihan yang sangat beragam, sehingga output program belum secara optimal menjawab kebutuhan penerima manfaat,” ungkap Leontinus.
Menanggapi tantangan tersebut, Kemenko PM menginisiasi program 'Berdaya Bersama' yang merupakan bagian dari flagship 'Perintis Berdaya' sebagai intervensi kebijakan untuk menyatukan dan menstandarisasi program pemberdayaan ekonomi khususnya pada pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat. Program ini merupakan bagian integral dari mandat Kemenko PM dalam memperkuat tata kelola pelindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Semangat Berdaya Bersama adalah memastikan negara hadir dengan program yang koheren, terukur, dan berdampak nyata, dari hulu hingga hilir. Program pelatihan dan pendampingan harus memiliki acuan standar kompetensi dan indikator keberhasilan yang selaras, terlepas dari di Kementerian/Lembaga, institusi dan/atau industri penyelenggaran pelatihan manapun itu dilaksanakan. Ini adalah wujud komitmen kami untuk melindungi dan memberdayakan warga negara, termasuk para purna PMI," tutup Leontinus.
Baca Juga: Kemenko PM Libatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Susun Program Berdaya Berusaha
Program pemberdayaan ekonomi menyasar kelempok penerima manfaat untuk UMKM sebesar 45%, selanjutnya 25% Koperasi, 20% Ekraf, 10% Lainnya. Sedangkan hampir 30% program pelatihan dan pendampingan terlaksana pada lokasi yang sama dengan jenis pelatihan berupa workshop (1-2 hari) sebesar 67%, dengan mentoring jangka menengah 18% dan coaching intensif sebesar 10%.
“Kondisi ini disebabkan oleh variasi model dan modul pelatihan yang sangat beragam, sehingga output program belum secara optimal menjawab kebutuhan penerima manfaat,” ungkap Leontinus.
Menanggapi tantangan tersebut, Kemenko PM menginisiasi program 'Berdaya Bersama' yang merupakan bagian dari flagship 'Perintis Berdaya' sebagai intervensi kebijakan untuk menyatukan dan menstandarisasi program pemberdayaan ekonomi khususnya pada pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat. Program ini merupakan bagian integral dari mandat Kemenko PM dalam memperkuat tata kelola pelindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Semangat Berdaya Bersama adalah memastikan negara hadir dengan program yang koheren, terukur, dan berdampak nyata, dari hulu hingga hilir. Program pelatihan dan pendampingan harus memiliki acuan standar kompetensi dan indikator keberhasilan yang selaras, terlepas dari di Kementerian/Lembaga, institusi dan/atau industri penyelenggaran pelatihan manapun itu dilaksanakan. Ini adalah wujud komitmen kami untuk melindungi dan memberdayakan warga negara, termasuk para purna PMI," tutup Leontinus.
(nng)
Lihat Juga :