Soal Investor PFII Bebas Pajak hingga 50 Tahun, Purbaya: Masih Belum Tentu

RUU PFII juga telah disetujui pada Pembicaraan Tingkat I dan dijadwalkan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR. Namun, hingga kini naskah final RUU PFII yang telah disepakati di tingkat panitia kerja belum dipublikasikan secara resmi. Sebab itu, rincian mengenai bentuk fasilitas, besaran insentif, maupun jangka waktu pemberiannya masih menunggu pengesahan undang-undang.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Bangun Pusat Finansial di Bali, PP Ditargetkan Rampung Agustus

Mengacu pada draf awal RUU PFII yang sempat dibahas, pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi. Fasilitas tersebut meliputi insentif Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta fasilitas kepabeanan. Bahkan, pelaku usaha di sektor keuangan, penunjang sektor keuangan, dan sektor nonkeuangan diusulkan dapat memperoleh pengurangan PPh badan hingga 100%.

Selain itu, draf tersebut juga mengusulkan pembebasan PPh bagi tenaga ahli asing yang bekerja di kawasan PFII, serta pemberian perlakuan perpajakan khusus bagi pemegang golden visa dan investor asing.

Pemerintah menegaskan seluruh insentif tersebut akan diselaraskan dengan ketentuan Global Minimum Tax sebesar 15%, sementara pengaturan lebih rinci nantinya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) setelah Undang-Undang PFII resmi berlaku.