Sri Mulyani 'Konsultasi' Soal APBN Pandemi ke Mahasiswa Almamaternya
Senin, 26 Oktober 2020 - 16:19 WIB
"Pertanyaan pertama saya. Coba jelaskan pilihan policy apa yang akan Anda lakukan dan mengapa? Dan bagaimana menjalankannya," tanya Sri Mulyani.
Menanggapi pertanyaan dari Sri Mulyani, tim A menyebut belanja harus tetap optimal dan menimbulkan manfaat bagi masyarakat. Meskipun saat ini kondisinya sedang tidak baik akibat pandemi Covid-19.
Peserta tersebut menambahkan, belanja harus tetap optimal dengan memprioritaskan sektor kesehatan. Di sisi lain belanja juga harus memperhatikan pemulihan ekonomi nasional dan bantuan sosial bagi masyarakat.
"Kami sangat sepakat saat ini sedang tidak baik dan dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Tentu sepakat juga tidak kebijakan yang bisa menyenangkan semua pihak sehingga akan muncul juga trade off dan juga pilihan-pilihan bagi pemerintah untuk memilih kebijakan mana yang bisa menghasilkan manfaat bagi masyarakat," jawab salah seorang peserta dari Grup A.
Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pemerintah tetap masih berutang. Namun dari tim A menyarankan agar utang yang ditarik berfokus pada protofilonya yang ada di dalam negeri.
Peserta lain menyatakan, porsi portofolio dari utang pemerintah masih lebih besar yang berasal dari luar negeri. Wanita yang mewakili grup A ini menyebut Indonesia bisa mencontoh Jepang dan Amerika Serikat dalam penarikan utangnya.
Menurutnya, opsi ini memang tidak populer karena adanya pandangan miring dari masyarakat. Penyebabnya, ada beberapa masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang cara utang yang baik. ( Baca juga:Kemenag Galang Aktivis Redesain Modul Pembinaan Mahasiswa PTKI se-Indonesia )
"Dari sisi pembiayaan pemerintah dapat berutang, kami menyarankan portofolio diusahakan dari dalam negeri. Karena dari komposisi utang Indonesia sekarang masih di luar negeri. Jika berkaca pada negara yang rasio utang pada PDB-nya itu sangat meroket seperti Jepang atau AS dan negara maju lainnya, mereka tetap bisa membayar utang secara berkelanjutan," jelasnya.
Dari sisi penerimaan negara, pemerintah dapat mengoptimalkan reformasi perpajakan. Misalnya dengan membuat sistem perpajakan lebih efisien.
"Sehingga mengoptimalkan jumlah pajak yang dapat diterima dan didapatkan oleh negara. Lalu juga diversifikasi dari pajak seperti penerapan pajak digital, pajak minuman manis, serta sektor-sektor produktif dapat diterapkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembiayaan," jelasnya.
Menanggapi pertanyaan dari Sri Mulyani, tim A menyebut belanja harus tetap optimal dan menimbulkan manfaat bagi masyarakat. Meskipun saat ini kondisinya sedang tidak baik akibat pandemi Covid-19.
Peserta tersebut menambahkan, belanja harus tetap optimal dengan memprioritaskan sektor kesehatan. Di sisi lain belanja juga harus memperhatikan pemulihan ekonomi nasional dan bantuan sosial bagi masyarakat.
"Kami sangat sepakat saat ini sedang tidak baik dan dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Tentu sepakat juga tidak kebijakan yang bisa menyenangkan semua pihak sehingga akan muncul juga trade off dan juga pilihan-pilihan bagi pemerintah untuk memilih kebijakan mana yang bisa menghasilkan manfaat bagi masyarakat," jawab salah seorang peserta dari Grup A.
Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pemerintah tetap masih berutang. Namun dari tim A menyarankan agar utang yang ditarik berfokus pada protofilonya yang ada di dalam negeri.
Peserta lain menyatakan, porsi portofolio dari utang pemerintah masih lebih besar yang berasal dari luar negeri. Wanita yang mewakili grup A ini menyebut Indonesia bisa mencontoh Jepang dan Amerika Serikat dalam penarikan utangnya.
Menurutnya, opsi ini memang tidak populer karena adanya pandangan miring dari masyarakat. Penyebabnya, ada beberapa masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang cara utang yang baik. ( Baca juga:Kemenag Galang Aktivis Redesain Modul Pembinaan Mahasiswa PTKI se-Indonesia )
"Dari sisi pembiayaan pemerintah dapat berutang, kami menyarankan portofolio diusahakan dari dalam negeri. Karena dari komposisi utang Indonesia sekarang masih di luar negeri. Jika berkaca pada negara yang rasio utang pada PDB-nya itu sangat meroket seperti Jepang atau AS dan negara maju lainnya, mereka tetap bisa membayar utang secara berkelanjutan," jelasnya.
Dari sisi penerimaan negara, pemerintah dapat mengoptimalkan reformasi perpajakan. Misalnya dengan membuat sistem perpajakan lebih efisien.
"Sehingga mengoptimalkan jumlah pajak yang dapat diterima dan didapatkan oleh negara. Lalu juga diversifikasi dari pajak seperti penerapan pajak digital, pajak minuman manis, serta sektor-sektor produktif dapat diterapkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembiayaan," jelasnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda