Pemerintah Perkuat Pendampingan Dana Desa untuk Sektor Pariwisata
Rabu, 11 November 2020 - 07:35 WIB
Foto/dok
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menargetkan dana desa yang mencapai Rp500 triliun akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan. Salah satu strategi yang didorong adalah pendampingan masyarakat di sektor pariwisata.
Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT Samsul Widodo mengatakan setiap tahunnya ada sekitar Rp500 triliun dana dari pemerintah dan swasta yang masuk ke desa-desa. Lalu, ada tambahan dana desa sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. (Baca: Subhahanallah! Shalat tepat Waktu Berpengaruh Pada Kesuksesan)
"Jadi, uang sudah sangat banyak yang mengalir ke desa. Namun, yang dibutuhkan adalah pendampingan masyarakat dan memperkuat ekosistem kolaborasinya,” kata Samsul, dalam Forum Dialog ISED (Inovasi dan Investasi untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif) 2020 yang digelar secara virtual di Jakarta, kemarin.
Dia mengingatkan pemanfaatan anggaran tersebut belum optimal karena terkendala sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk pengembangan bisnis yang bisa menggerakkan perekonomian warga pedesaan. Karena itu, dia mengatakan, dibutuhkan pendampingan agar anggaran yang mengalir ke desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk beragam pembangunan di desa. (Baca juga: Kemendikbud Dukung Pelaksanaan Kampus Sehat Selama Pandemi)
Saat ini pembangunan baru sebatas infrastruktur jalan, irigasi, dan lain sebagainya. "Kita ingin semua dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian juga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Dia pun mengatakan mayoritas dana desa untuk tahun 2021 akan difokuskan dalam membangun SDGs Desa. Misalnya, dengan dana Rp1-3 miliar dana desa diharapkan tujuannya untuk produktivitas sehingga turut membuka lapangan kerja.
Sementara Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi & UKM Victoria Simanungkalit mengakui memang pemahaman pelaku UKM tentang bisnis yang inklusif sangat minim. Masyarakat baru mengenal social entepreneur. Namun, dengan sejumlah program Kemenkop, diharapkan UKM menuju ke tahap bisnis yang inklusif. (Lihat videonya: Waspada Angka Kejahatan Selama Pandemi Naik)
“Kita sedang menuju ke sana dengan program digitalisasi UKM. Digitalisasi juga diselaraskan dengan pemahaman untuk bisnis yang berkelanjutan,” tandas Victoria. (Hafid Fuad)
Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT Samsul Widodo mengatakan setiap tahunnya ada sekitar Rp500 triliun dana dari pemerintah dan swasta yang masuk ke desa-desa. Lalu, ada tambahan dana desa sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. (Baca: Subhahanallah! Shalat tepat Waktu Berpengaruh Pada Kesuksesan)
"Jadi, uang sudah sangat banyak yang mengalir ke desa. Namun, yang dibutuhkan adalah pendampingan masyarakat dan memperkuat ekosistem kolaborasinya,” kata Samsul, dalam Forum Dialog ISED (Inovasi dan Investasi untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif) 2020 yang digelar secara virtual di Jakarta, kemarin.
Dia mengingatkan pemanfaatan anggaran tersebut belum optimal karena terkendala sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk pengembangan bisnis yang bisa menggerakkan perekonomian warga pedesaan. Karena itu, dia mengatakan, dibutuhkan pendampingan agar anggaran yang mengalir ke desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk beragam pembangunan di desa. (Baca juga: Kemendikbud Dukung Pelaksanaan Kampus Sehat Selama Pandemi)
Saat ini pembangunan baru sebatas infrastruktur jalan, irigasi, dan lain sebagainya. "Kita ingin semua dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian juga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Dia pun mengatakan mayoritas dana desa untuk tahun 2021 akan difokuskan dalam membangun SDGs Desa. Misalnya, dengan dana Rp1-3 miliar dana desa diharapkan tujuannya untuk produktivitas sehingga turut membuka lapangan kerja.
Sementara Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi & UKM Victoria Simanungkalit mengakui memang pemahaman pelaku UKM tentang bisnis yang inklusif sangat minim. Masyarakat baru mengenal social entepreneur. Namun, dengan sejumlah program Kemenkop, diharapkan UKM menuju ke tahap bisnis yang inklusif. (Lihat videonya: Waspada Angka Kejahatan Selama Pandemi Naik)
“Kita sedang menuju ke sana dengan program digitalisasi UKM. Digitalisasi juga diselaraskan dengan pemahaman untuk bisnis yang berkelanjutan,” tandas Victoria. (Hafid Fuad)
(ysw)
tulis komentar anda