Bikin Ternak Unggas Modern, Kementan Diminta Susun Peta Jalan
Kamis, 12 November 2020 - 10:16 WIB
Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan peran strategis dan kontribusi sektor perunggasan sangat besar. Adapun, Kementerian Pertanian seyogyanya segera membuat roadmap atau peta jalan industri perunggasan yang komprehensif. Lalu, perlu disusun, setidaknya tentang pengaturan kembali peran masing-masing stakeholders dalam sinergitas keseimbangan supply dan demand ayam.
"Mendorong modernisasi industri perunggasan nasional dengan menatanya ke arah modern supply chain, inovasi dan adopsi teknologi," kata Tauhid di Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Selain itu, peningkatan efektifitas kebijakan dan efesiensi dalam penyediaan pakan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan. Serta, mempertahankan momentum efektifitas kebijakan pemotongan supply dan meminimalisir terjadinya pelanggaran maka perlu dilakukan Dalam penentuan kuota impor GPS, perlu digunakan indeks bobot untuk memastikan tidak ada pihak yang tidak memenuhi syarat mendapat kuota, dan jumlah impor kuota menjadi insentif untuk perusahaan yang berinvestasi di dalamnegeri.
"Kuota diberikan hanya untuk yang memiliki fasilitas GPS & PS farm, dan jumlahnya menggunakan indeks bobot berdasarkan; (i) jumlah investasi (investasi RPHU/Rumah Potong Hewan Unggas & cold storage), (ii) banyaknya mitra peternak rakyat, (iii) jumlah ekspor, dan (iv) kepatuhan terhadap program pemerintah," bebernya.
Selain itu, membuat data transparan, real time dan online sehingga lebih akurat dan dapat dilakukan pengawasan bersama oleh perusahaan, asosiasi, pemerintah, mediamassa, dan publik. Data tersebut dipublikasikan di web portal secara terbuka.
"Data yang perlu diawasi antara lain data kuota impor GPS, termasuk mekanisme pemberian kuota, data target dan realisasi cutting HE dan afkir dini PS, serta Berita," katanya. Lalu, mendorong ekspor unggas sebagai upaya untuk memperluas pasar, menjaga eksistensi perunggasan nasional, serta meningkatkan daya saing industri perunggasan secara keseluruhan.
"Mendorong modernisasi industri perunggasan nasional dengan menatanya ke arah modern supply chain, inovasi dan adopsi teknologi," kata Tauhid di Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Selain itu, peningkatan efektifitas kebijakan dan efesiensi dalam penyediaan pakan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan. Serta, mempertahankan momentum efektifitas kebijakan pemotongan supply dan meminimalisir terjadinya pelanggaran maka perlu dilakukan Dalam penentuan kuota impor GPS, perlu digunakan indeks bobot untuk memastikan tidak ada pihak yang tidak memenuhi syarat mendapat kuota, dan jumlah impor kuota menjadi insentif untuk perusahaan yang berinvestasi di dalamnegeri.
"Kuota diberikan hanya untuk yang memiliki fasilitas GPS & PS farm, dan jumlahnya menggunakan indeks bobot berdasarkan; (i) jumlah investasi (investasi RPHU/Rumah Potong Hewan Unggas & cold storage), (ii) banyaknya mitra peternak rakyat, (iii) jumlah ekspor, dan (iv) kepatuhan terhadap program pemerintah," bebernya.
Selain itu, membuat data transparan, real time dan online sehingga lebih akurat dan dapat dilakukan pengawasan bersama oleh perusahaan, asosiasi, pemerintah, mediamassa, dan publik. Data tersebut dipublikasikan di web portal secara terbuka.
"Data yang perlu diawasi antara lain data kuota impor GPS, termasuk mekanisme pemberian kuota, data target dan realisasi cutting HE dan afkir dini PS, serta Berita," katanya. Lalu, mendorong ekspor unggas sebagai upaya untuk memperluas pasar, menjaga eksistensi perunggasan nasional, serta meningkatkan daya saing industri perunggasan secara keseluruhan.
(nng)
tulis komentar anda