Perkuat Pengawasan BBM, BPH Migas MoU dengan PT Pindad
Kamis, 19 November 2020 - 19:47 WIB
Anggota DPRRI Komisi VII, Ridwan Hisjam dalam sambutannya menyampaikan kebanggaan terhadap PT Pindad, dan merasa menjadi tugasnya juga agar produk menjadi prioritas dan PT. Pindad kedepannya menjadi perusahaan terkemuka.
Ridwan menambahkan, terkait komisi VII, kebutuhan tabung gas, Komisi VII menentukan anggaran, kemarin menaikkan subsidi 500.000 KL, total menjadi 7,5 juta metrik ton. "Tabung gas tambahan untuk 500.000 metrik ton tahun 2021 harus dari PT Pindad, tidak dari yang lain," ujar Ridwan Hisjam menegaskan komitmen Komisi VII yang diiyakan rekannya di Komisi VII Moreno Soeprapto.
Salah satu komitmen BUMN era reformasi, harus mengejar keuntungan sebesar-besarnya, karena akan kembali kepada rakyat. Selain mencari keuntungan, BUMN juga harus bisa menjadi penggerak roda ekonomi nasional. Termasuk di Malang Raya, Pindad harus menjadi penggerak. Pertamina wajib sinergis dengan Pindad. Karena itulah APBN prioritas mesti lewat BUMN.
Ridwan menambahkan, dirinya memiliki optimisme terkait MoU yang ditandatangani akan lebih mengoptimalkan kinerja BPH Migas, hasil gas dalam negeri untuk kepentingan prioritas dalam negeri, juga produksi dalam negeri dari Pindad untuk mendukung Infratruktur termasuk perpipaan dan lain-lain.
Sebab contohnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI (SKK Migas),sesungguhnya menggunakan anggaran negara, memang pakai sumber lain dulu, tetapi diganti oleh negara. "Apresiasi untuk pak M. Fanshurullah Asa sebagai pelopor, pembuka jalan untuk berbagai peluang ini," ujar Ridwan Hisjam, anggota DPR.
Terkait senjata, imbuh Ridwan, memang untuk PPNS BPH Migas sangat diperlukan, termasuk untuk mengawal BBM satu harga yang pelaksanaan sering ada pengganggu yang sebelumnya banyak mendapatkan keuntungan sebelum adanya program ini, tentu secara prinsip untuk meminimalkan kebocoran dana subsidi yang masih terjadi.
Selanjutnya Anggota DPRRI Komisi VII, Moreno Soeprapto mantan pembalap mobil nasional menyatakan, menyambut baik MoU ini. " PPNS BPH Migas memang sepantasnya dipersenjatai, mengingat tugas dan tanggung jawabnya cukup berat di lapangan, sangat memungkinkan terjadi kontak dan secara Undang diperbolehkan sesuai peraturan Kapolri nomor 11 th 2017," tegas Moreno.
Menurut Moreno PPNS dilengkapi dengan senjata api sudah dilaksanakan dibeberapa kementerian dan Lembaga seperti di Direktorat Gakkum KLHK dan KKP. Penggunaan senjata ini bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk perlindungan diri sekaligus meningkatkan kepercaya diri ketika berhadapan dengan para mafia migas.
Lanjut Moreno, sebagai anggota fraksi Gerindra, akan menyampaikan kepada pak Prabowo sebagai Ketua, sekaligus sebagai Menhan, tentu MoU ini juga penting untuk memaksimalkan kinerja BPH Migas di sektor hilir, karena BPH Migas akan bisa lebih fokus dan percaya diri.
Bahwa ternyata Pindad juga fokus industri diluar persenjataan, maka sudah sepantasnya untuk menjadi prioritas penggunaan produknya, dengan kualitas baik dan harga yang sesuai.
Ridwan menambahkan, terkait komisi VII, kebutuhan tabung gas, Komisi VII menentukan anggaran, kemarin menaikkan subsidi 500.000 KL, total menjadi 7,5 juta metrik ton. "Tabung gas tambahan untuk 500.000 metrik ton tahun 2021 harus dari PT Pindad, tidak dari yang lain," ujar Ridwan Hisjam menegaskan komitmen Komisi VII yang diiyakan rekannya di Komisi VII Moreno Soeprapto.
Salah satu komitmen BUMN era reformasi, harus mengejar keuntungan sebesar-besarnya, karena akan kembali kepada rakyat. Selain mencari keuntungan, BUMN juga harus bisa menjadi penggerak roda ekonomi nasional. Termasuk di Malang Raya, Pindad harus menjadi penggerak. Pertamina wajib sinergis dengan Pindad. Karena itulah APBN prioritas mesti lewat BUMN.
Ridwan menambahkan, dirinya memiliki optimisme terkait MoU yang ditandatangani akan lebih mengoptimalkan kinerja BPH Migas, hasil gas dalam negeri untuk kepentingan prioritas dalam negeri, juga produksi dalam negeri dari Pindad untuk mendukung Infratruktur termasuk perpipaan dan lain-lain.
Sebab contohnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI (SKK Migas),sesungguhnya menggunakan anggaran negara, memang pakai sumber lain dulu, tetapi diganti oleh negara. "Apresiasi untuk pak M. Fanshurullah Asa sebagai pelopor, pembuka jalan untuk berbagai peluang ini," ujar Ridwan Hisjam, anggota DPR.
Terkait senjata, imbuh Ridwan, memang untuk PPNS BPH Migas sangat diperlukan, termasuk untuk mengawal BBM satu harga yang pelaksanaan sering ada pengganggu yang sebelumnya banyak mendapatkan keuntungan sebelum adanya program ini, tentu secara prinsip untuk meminimalkan kebocoran dana subsidi yang masih terjadi.
Selanjutnya Anggota DPRRI Komisi VII, Moreno Soeprapto mantan pembalap mobil nasional menyatakan, menyambut baik MoU ini. " PPNS BPH Migas memang sepantasnya dipersenjatai, mengingat tugas dan tanggung jawabnya cukup berat di lapangan, sangat memungkinkan terjadi kontak dan secara Undang diperbolehkan sesuai peraturan Kapolri nomor 11 th 2017," tegas Moreno.
Menurut Moreno PPNS dilengkapi dengan senjata api sudah dilaksanakan dibeberapa kementerian dan Lembaga seperti di Direktorat Gakkum KLHK dan KKP. Penggunaan senjata ini bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk perlindungan diri sekaligus meningkatkan kepercaya diri ketika berhadapan dengan para mafia migas.
Lanjut Moreno, sebagai anggota fraksi Gerindra, akan menyampaikan kepada pak Prabowo sebagai Ketua, sekaligus sebagai Menhan, tentu MoU ini juga penting untuk memaksimalkan kinerja BPH Migas di sektor hilir, karena BPH Migas akan bisa lebih fokus dan percaya diri.
Bahwa ternyata Pindad juga fokus industri diluar persenjataan, maka sudah sepantasnya untuk menjadi prioritas penggunaan produknya, dengan kualitas baik dan harga yang sesuai.
Lihat Juga :
tulis komentar anda