Soal Pengganti Edhy Prabowo, Ini Kata Luhut
Jum'at, 27 November 2020 - 19:12 WIB
JAKARTA - Edhy Prabowo telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah ditandatangani oleh Menteri Edhy. Surat tersebut pun sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Meski begitu, muncul sejumlah spekulasi ihwal sejumlah nama-nama yang akan menggantikan posisi Edhy. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan , yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri KKP Ad Interim angkat bicara soal itu.
Dia menegaskan bahwa pengangkatan nama Menteri KKP yang baru berdasarkan keputusan atau hak prerogratif Presiden. Meski demikian, saat dikonfirmasi wartawan perihal nama-nama yang akan menggantikan posisi Edhy, dia menyebut belum mengetahui soal itu.
"Mana saya tahu kalau itu, kau tanya yang punya pekerjaan. Soal jabatan ini saya juga nggak mau lama-lama, pekerjaan saya banyak kok. Kalau soal itu tanya Presiden," ujar Luhut, Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Dalam kesempatan itu, dia mengutarakan pesan Kepala Negara kepada sejumlah pejabat dan karyawan KKP, bahwa segala kegiatan dan program harus tetap berjalan seperti biasanya. Karena itu, usai penangkapan Edhy, seluruh kegiatan kementerian tidak ada yang berubah.
Meski demikian, ada sejumlah program yang akan dievaluasi oleh Luhut jika dinilai perlu. Dan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilanjutkan oleh Menteri KKP baru usai diangkat Presiden. "Saya sepanjang beberapa waktu ini hanya memastikan sesuai perintah Presiden jangan ada kegiatan di KKP yang terhenti dengan program pemerintah. Dan kalau ada yang perlu dievaluasi kita evaluasi," katanya.
Meski begitu, muncul sejumlah spekulasi ihwal sejumlah nama-nama yang akan menggantikan posisi Edhy. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan , yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri KKP Ad Interim angkat bicara soal itu.
Dia menegaskan bahwa pengangkatan nama Menteri KKP yang baru berdasarkan keputusan atau hak prerogratif Presiden. Meski demikian, saat dikonfirmasi wartawan perihal nama-nama yang akan menggantikan posisi Edhy, dia menyebut belum mengetahui soal itu.
"Mana saya tahu kalau itu, kau tanya yang punya pekerjaan. Soal jabatan ini saya juga nggak mau lama-lama, pekerjaan saya banyak kok. Kalau soal itu tanya Presiden," ujar Luhut, Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Dalam kesempatan itu, dia mengutarakan pesan Kepala Negara kepada sejumlah pejabat dan karyawan KKP, bahwa segala kegiatan dan program harus tetap berjalan seperti biasanya. Karena itu, usai penangkapan Edhy, seluruh kegiatan kementerian tidak ada yang berubah.
Meski demikian, ada sejumlah program yang akan dievaluasi oleh Luhut jika dinilai perlu. Dan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilanjutkan oleh Menteri KKP baru usai diangkat Presiden. "Saya sepanjang beberapa waktu ini hanya memastikan sesuai perintah Presiden jangan ada kegiatan di KKP yang terhenti dengan program pemerintah. Dan kalau ada yang perlu dievaluasi kita evaluasi," katanya.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda