5 Langkah Pengembangan Bahan Bakar Nabati Jadi Strategi Ketahanan Energi Nasional
Kamis, 03 Desember 2020 - 14:45 WIB
Secara khusus pemerintah Indonesia menciptakan 5 langkah strategis untuk pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis sawit untuk menjadi bagian dari strategi ketahanan energi pemerintah nasional. Foto/Dok
JAKARTA - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis sawit telah menjadi bagian dari strategi ketahanan energi pemerintah nasional. Sejak awal 2020, B30 telah memproduksi 4,28 juta ton biodiesel pada semester I tahun 2020.
"Pengembangan B30 didorong sejak 2019 dengan adanya road test, diikuti dengan rail test serta peralatan berat dan alutsista, pengembangkan spesifikasi B100 untuk roadtest B30, serta dikeluarkannya spesifikasi B30. Pertanyaan yang menantang ialah kapan langkah-langkah ini akan terus maju dari B30 di tahun 2020 bisa terus ditingkatkan menjadi B40 atau B50," ujarnya pada Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020 New Normal secara virtual.
(Baca Juga: Peningkatan Peran Serta Pemda dalam Penerbitan Izin Usaha Niaga BBN )
Dia memaparkan, secara khusus pemerintah Indonesia menciptakan 5 langkah strategis untuk pengembangan BBN. Pertama, dengan menjamin program B30 berjalan sesuai target. Kedua, riset dan perencanaan pengembangan B40 dan B50 baik dari sisi teknis dan ekonomis, meliputi road test serta pengujian pada mesin pembangkit listrik tenaga diesel.
Ketiga, melalui kerjasama dengan Pertamina dalam mendorong program Greenfuel dengan memproduksi green diesel, green gasoline dan green avtur beserta studi kebijakan, efisiensi, teknologi, pasokan, insentif dan infrastruktur pendukung, serta pengembangan industri pendukung seperti metanol dan katalis.
Keempat, pengembangan hidrogenasi minyak sawit (HPO) bekerjasama dengan Pertamina, Pupuk Indonesia, ITB, BPDP-KS dan pemangku kepentingan lain. Kelima, memanfaatkan lahan reklamasi atau bekas pertambangan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi lahan bekas tambang, serta bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan komoditas yang paling cocok.
(Baca Juga: Indonesia Hanya Boleh Jual BBM Berkualitas di Atas Pertalite )
"Pemerintah sedang melakukan uji coba HPO (D-100) yang dimulai sejak pertengahan tahun 2020. Secara kualitas, sejauh ini HPO lebih bagus daripada biofuels atau jenis diesel lainnya. HPO sangat mirip dengan minyak diesel namun terkait nilai kalori, diesel lebih sedikit dibanding HPO," jelas Dadan.
Dadan menuturkan, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan program bakar bakar nabati sesuai dengan roadmap yang telah dibuat. "Kami menginginkan sustainable biodiesel sehingga kami juga membutuhkan sustainable fund sebagai dukungan," tuturnya.
"Pengembangan B30 didorong sejak 2019 dengan adanya road test, diikuti dengan rail test serta peralatan berat dan alutsista, pengembangkan spesifikasi B100 untuk roadtest B30, serta dikeluarkannya spesifikasi B30. Pertanyaan yang menantang ialah kapan langkah-langkah ini akan terus maju dari B30 di tahun 2020 bisa terus ditingkatkan menjadi B40 atau B50," ujarnya pada Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020 New Normal secara virtual.
(Baca Juga: Peningkatan Peran Serta Pemda dalam Penerbitan Izin Usaha Niaga BBN )
Dia memaparkan, secara khusus pemerintah Indonesia menciptakan 5 langkah strategis untuk pengembangan BBN. Pertama, dengan menjamin program B30 berjalan sesuai target. Kedua, riset dan perencanaan pengembangan B40 dan B50 baik dari sisi teknis dan ekonomis, meliputi road test serta pengujian pada mesin pembangkit listrik tenaga diesel.
Ketiga, melalui kerjasama dengan Pertamina dalam mendorong program Greenfuel dengan memproduksi green diesel, green gasoline dan green avtur beserta studi kebijakan, efisiensi, teknologi, pasokan, insentif dan infrastruktur pendukung, serta pengembangan industri pendukung seperti metanol dan katalis.
Keempat, pengembangan hidrogenasi minyak sawit (HPO) bekerjasama dengan Pertamina, Pupuk Indonesia, ITB, BPDP-KS dan pemangku kepentingan lain. Kelima, memanfaatkan lahan reklamasi atau bekas pertambangan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi lahan bekas tambang, serta bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan komoditas yang paling cocok.
(Baca Juga: Indonesia Hanya Boleh Jual BBM Berkualitas di Atas Pertalite )
"Pemerintah sedang melakukan uji coba HPO (D-100) yang dimulai sejak pertengahan tahun 2020. Secara kualitas, sejauh ini HPO lebih bagus daripada biofuels atau jenis diesel lainnya. HPO sangat mirip dengan minyak diesel namun terkait nilai kalori, diesel lebih sedikit dibanding HPO," jelas Dadan.
Dadan menuturkan, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan program bakar bakar nabati sesuai dengan roadmap yang telah dibuat. "Kami menginginkan sustainable biodiesel sehingga kami juga membutuhkan sustainable fund sebagai dukungan," tuturnya.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda