Kurangi Pengangguran di Daerah, Kemnaker Minta Pemda Lakukan 3 Langkah Ini?
Sabtu, 05 Desember 2020 - 21:10 WIB
Kemnaker mencatat tiga langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani permasalahan pengangguran di daerah. Foto/Dok
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat tiga langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani permasalahan pengangguran di daerah. Hal itu setelah Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dengan pemda ihwal akses program pelatihan kerja.
Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah pusat sudah melakukan pengembangan program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri yang ada di daerah.
(Baca Juga: Kemnaker Gandeng Pemda Perkuat Kerjasama Pelatihan Kerja )
Di mana, kejuruan pelatihan yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal sehingga mampu mendorong minat masyarakat untuk bekerja atau berwirausaha. Dengan begitu, program yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2017 lalu itu, dapat menekan angka pengangguran dan membuka lapangan kerja baru di daerah-daerah.
"Agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja, BLK Komunitas harus mengelola lembaganya dengan baik, sehingga bisa menjadi lembaga yang kredibel dan lulusannya terserap pasar kerja atau berwirausaha," kata Anwar melalui siaran pers, Sabtu (5/12/2020).
Karena itu, untuk memaksimalkan program tersebut, pemda harus melakukan tiga langkah penting diantaranya, pertama, peran aktif Pemda yang telah menjadi target kerja sama pelatihan untuk dapat membantu proses pelatihan dan penempatan peserta yang telah dilatih.
Kedua, koordinasi Pemda dengan dunia usaha atau industri lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan peserta pelatihan yang telah disertifikasi. Ketiga, memiliki program-program prioritas terkait kejuruan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing dengan melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk tahun 2021.
“Program BLKK Komunitas adalah salah satu wujud komitmen pemerintah mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat," katanya.
(Baca Juga: BLKK Jadi Strategi Jitu Garap Pengangguran Lokal )
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Budi Hartawan menambahkan, pembangunan BLK Komunitas merupakan terobosan baru dalam penguatan akses pelatihan vokasi dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
“BLK Komunitas merupakan unit pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga pendidikan keagamaan atau komunitas lainnya yang bertujuan agar Indonesia memiliki tenaga kerja terampil yang berkualitas dan berdaya saing dalam jumlah yang memadai yang tersebar atau merata di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Budi.
Kemnaker berharap, dengan program tersebut Indonesia memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam jumlah yang memadai dan tersebar merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, maju dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke 7 pada tahun 2030, dan ke 4 pada tahun 2050.
Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah pusat sudah melakukan pengembangan program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri yang ada di daerah.
(Baca Juga: Kemnaker Gandeng Pemda Perkuat Kerjasama Pelatihan Kerja )
Di mana, kejuruan pelatihan yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal sehingga mampu mendorong minat masyarakat untuk bekerja atau berwirausaha. Dengan begitu, program yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2017 lalu itu, dapat menekan angka pengangguran dan membuka lapangan kerja baru di daerah-daerah.
"Agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja, BLK Komunitas harus mengelola lembaganya dengan baik, sehingga bisa menjadi lembaga yang kredibel dan lulusannya terserap pasar kerja atau berwirausaha," kata Anwar melalui siaran pers, Sabtu (5/12/2020).
Karena itu, untuk memaksimalkan program tersebut, pemda harus melakukan tiga langkah penting diantaranya, pertama, peran aktif Pemda yang telah menjadi target kerja sama pelatihan untuk dapat membantu proses pelatihan dan penempatan peserta yang telah dilatih.
Kedua, koordinasi Pemda dengan dunia usaha atau industri lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan peserta pelatihan yang telah disertifikasi. Ketiga, memiliki program-program prioritas terkait kejuruan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing dengan melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk tahun 2021.
“Program BLKK Komunitas adalah salah satu wujud komitmen pemerintah mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat," katanya.
(Baca Juga: BLKK Jadi Strategi Jitu Garap Pengangguran Lokal )
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Budi Hartawan menambahkan, pembangunan BLK Komunitas merupakan terobosan baru dalam penguatan akses pelatihan vokasi dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
“BLK Komunitas merupakan unit pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga pendidikan keagamaan atau komunitas lainnya yang bertujuan agar Indonesia memiliki tenaga kerja terampil yang berkualitas dan berdaya saing dalam jumlah yang memadai yang tersebar atau merata di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Budi.
Kemnaker berharap, dengan program tersebut Indonesia memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam jumlah yang memadai dan tersebar merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, maju dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke 7 pada tahun 2030, dan ke 4 pada tahun 2050.
(akr)
tulis komentar anda