Catatan Wapres Ma'ruf Amin Soal Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Selasa, 29 Desember 2020 - 18:10 WIB
Wapres Maruf Amin menilai, pemerintah masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Utamanya dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah. Foto/Dok
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai, pemerintah masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) . Utamanya dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah .
Pasalnya, berdasarkan laporan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara terbanyak dalam penyelenggara pendidikan ekonomi dan keuangan syariah.
"Kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki," ujar Wapres dalam video virtual, Selasa (29/12/2020).
(Baca Juga: Berkah, Peringkat Keuangan Syariah Indonesia Terus Menanjak )
Kata dia, sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi. Dari segi peningkatan kualitas kompetensi keahlian profesi, jumlah lembaga sertifikasi profesi ekonomi dan keuangan syariah juga belum memadai dari sisi kebutuhannya.
"Walaupun sudah tersedia beberapa Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun belum dapat mengejar perkembangan kompetensi keahlian profesi yang dibutuhkan," bebernya.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Perkembangan Keuangan Syariah Cukup Mengesankan )
Untuk itu, Wapres Ma'ruf berharap besar kepada IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) melalui forum Sharia Business and Academy Synergy (SBAS) dapat merumuskan berbagai saran dan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kualitas pendidikan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Baik melalui jalur pendidikan tinggi maupun melalui jalur keahlian profesi.
"Karena forum SBAS ini merupakan forum komunikasi antara pelaku ekonomi dan keuangan syariah dengan dunia akademis, satu hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan adalah bagaimana kita menyelaraskan dan mengembangkan kurikulum program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi," tandasnya.
Pasalnya, berdasarkan laporan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara terbanyak dalam penyelenggara pendidikan ekonomi dan keuangan syariah.
"Kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki," ujar Wapres dalam video virtual, Selasa (29/12/2020).
(Baca Juga: Berkah, Peringkat Keuangan Syariah Indonesia Terus Menanjak )
Kata dia, sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi. Dari segi peningkatan kualitas kompetensi keahlian profesi, jumlah lembaga sertifikasi profesi ekonomi dan keuangan syariah juga belum memadai dari sisi kebutuhannya.
"Walaupun sudah tersedia beberapa Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun belum dapat mengejar perkembangan kompetensi keahlian profesi yang dibutuhkan," bebernya.
(Baca Juga: Sri Mulyani: Perkembangan Keuangan Syariah Cukup Mengesankan )
Untuk itu, Wapres Ma'ruf berharap besar kepada IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) melalui forum Sharia Business and Academy Synergy (SBAS) dapat merumuskan berbagai saran dan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kualitas pendidikan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Baik melalui jalur pendidikan tinggi maupun melalui jalur keahlian profesi.
"Karena forum SBAS ini merupakan forum komunikasi antara pelaku ekonomi dan keuangan syariah dengan dunia akademis, satu hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan adalah bagaimana kita menyelaraskan dan mengembangkan kurikulum program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi," tandasnya.
(akr)
tulis komentar anda