PUPR Larang Barang Impor, Peluang Baja Ringan Lokal Ramah Lingkungan
Jum'at, 22 Januari 2021 - 19:08 WIB
Green Label ini menandakan bahwa produk nexalume yang menjadi bahan baku produk turunan lain mereka seperti Taso dan Sakura Roof, adalah produk yang ramah lingkungan serta dapat mengurangi dampak negatif lingkungan.
“Green label pada dasarnya memang salah satu kebijakan negara untuk menumbuhkan industri yang berbasis ramah lingkungan, support dalam pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. Kami masih terus berupaya ikut bergerak mewujudkan tujuan Sustainable Development Goal (SDGs) yang ke 12 yaitu produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Karena itu kami juga terus berupaya untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan mengedukasi masyarakat untuk menggunakan produk ramah lingkungan,” terang Stephanus melalui sambungan telephone.
Di tempat terpisah, upaya perlindungan terhadap industry baja nasional dari serbuan baja impor yang dilakukan Kementerian PUPR dalam proyek property dan konstruksi juga mendapat dukungan dari serikat buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, saat ini ada 100 ribu pekerja yang bernaung di industry baja. Mereka kini terancam PHK karena dampak masifnya serbuan baja impor yang masuk ke Indonesia.
“Setiap Negara tentu akan melakukan segala daya upayanya untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Australia pun melakukan proteksi, perlindungan terhadap industry nasionalnya, di sektor pertambangan, termasuk baja. Amerika pun melakukan hal yang sama. Amerika, Eropa, pun melakukan hal yang sama," ungkapnya.
"Tapi tentu dalam batasan-batasan yang tidak melanggar aturan WTO. Yang sifatnya grey area, kita masih bisa masuk. Kebijakan Menteri PUPR mengendalikan masuknya baja atau besi impor dari Cina itu kebijakan yang kami dukung. Demi menyelamatkan industri nasional. Itulah safe guard. Cara yang paling mudah safe guard,” terang Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (21/1).
“Green label pada dasarnya memang salah satu kebijakan negara untuk menumbuhkan industri yang berbasis ramah lingkungan, support dalam pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. Kami masih terus berupaya ikut bergerak mewujudkan tujuan Sustainable Development Goal (SDGs) yang ke 12 yaitu produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Karena itu kami juga terus berupaya untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan mengedukasi masyarakat untuk menggunakan produk ramah lingkungan,” terang Stephanus melalui sambungan telephone.
Di tempat terpisah, upaya perlindungan terhadap industry baja nasional dari serbuan baja impor yang dilakukan Kementerian PUPR dalam proyek property dan konstruksi juga mendapat dukungan dari serikat buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, saat ini ada 100 ribu pekerja yang bernaung di industry baja. Mereka kini terancam PHK karena dampak masifnya serbuan baja impor yang masuk ke Indonesia.
“Setiap Negara tentu akan melakukan segala daya upayanya untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Australia pun melakukan proteksi, perlindungan terhadap industry nasionalnya, di sektor pertambangan, termasuk baja. Amerika pun melakukan hal yang sama. Amerika, Eropa, pun melakukan hal yang sama," ungkapnya.
"Tapi tentu dalam batasan-batasan yang tidak melanggar aturan WTO. Yang sifatnya grey area, kita masih bisa masuk. Kebijakan Menteri PUPR mengendalikan masuknya baja atau besi impor dari Cina itu kebijakan yang kami dukung. Demi menyelamatkan industri nasional. Itulah safe guard. Cara yang paling mudah safe guard,” terang Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (21/1).
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda