Erick Thohir Blak-blakan: Pemerintah Terbebani oleh Vaksin Gratis dan Bansos
Senin, 08 Februari 2021 - 21:30 WIB
Menteri BUMN, Erick Thohir mengakui, pemerintah terbebani dengan adanya pengadaan vaksin Covid-19 dari hasil kerja sama sejumlah produsen farmasi global. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui, pemerintah terbebani dengan adanya pengadaan vaksin Covid-19 dari hasil kerja sama sejumlah produsen farmasi global. Secara agregat, Indonesia diperkirakan memperoleh 663 juta vaksin Covid-19 .
Beban anggaran negara itu ditopang oleh upaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih dialokasikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
"Pengadaan vaksin Covid-19 pemerintah sangat terbebani, walaupun saya tahu tidak hanya pembelian vaksin yang dibicarakan secara gratis, pemerintah juga melakukan hal-hal lain yang sudah dilakukan seperti bansos (bantuan sosial) dan lain-lain," ujar Erick Senin (8/2/2021).
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran penyediaan vaksin sebesar Rp74 triliun yang rencananya dipenuhi melalui alokasi APBN 2021 sebesar Rp18 triliun, realokasi anggaran PCPEN Tahun 2020 sebesar Rp36,4 triliun, serta refocusing dan realokasi belanja K/L.
Tambahan pagu anggaran Kemenkes untuk pengadaan vaksin Rp637 miliar pada tahun 2020 dan untuk 2021 ada sisa anggaran yang di passthrough tahun 2021 di dalam rangka untuk vaksinasi selain Kemenkes masih terus mengupdate kebutuhan anggaran program vaksinasi. Dengan begitu, estimasi dana vaksin mencapai Rp73-74 triliun.
Erick berharap dengan adanya vaksin Merah Putih hasil produksi PT Bio Farma (Persero) mampu menekan beban keuangan dan ketergantungan Indonesia terhadap produsen farmasi global.
Kementerian BUMN menargetkan uji klinis vaksin Merah Putih akan dilakukan pada kuartal I 2022. Sementara pada kuartal III 2022 akan dilanjutkan uji klinis tahap terakhir. Dengan begitu, pada akhir semester II 2022 ditargetkan vaksin Merah Putih sudah diproduksi.
"Peran aktif BUMN kedepannya vaksin Merah Putih, kita tidak mungkin bergantung, sangat mahal sekali," katanya.
Beban anggaran negara itu ditopang oleh upaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih dialokasikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
"Pengadaan vaksin Covid-19 pemerintah sangat terbebani, walaupun saya tahu tidak hanya pembelian vaksin yang dibicarakan secara gratis, pemerintah juga melakukan hal-hal lain yang sudah dilakukan seperti bansos (bantuan sosial) dan lain-lain," ujar Erick Senin (8/2/2021).
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran penyediaan vaksin sebesar Rp74 triliun yang rencananya dipenuhi melalui alokasi APBN 2021 sebesar Rp18 triliun, realokasi anggaran PCPEN Tahun 2020 sebesar Rp36,4 triliun, serta refocusing dan realokasi belanja K/L.
Tambahan pagu anggaran Kemenkes untuk pengadaan vaksin Rp637 miliar pada tahun 2020 dan untuk 2021 ada sisa anggaran yang di passthrough tahun 2021 di dalam rangka untuk vaksinasi selain Kemenkes masih terus mengupdate kebutuhan anggaran program vaksinasi. Dengan begitu, estimasi dana vaksin mencapai Rp73-74 triliun.
Erick berharap dengan adanya vaksin Merah Putih hasil produksi PT Bio Farma (Persero) mampu menekan beban keuangan dan ketergantungan Indonesia terhadap produsen farmasi global.
Kementerian BUMN menargetkan uji klinis vaksin Merah Putih akan dilakukan pada kuartal I 2022. Sementara pada kuartal III 2022 akan dilanjutkan uji klinis tahap terakhir. Dengan begitu, pada akhir semester II 2022 ditargetkan vaksin Merah Putih sudah diproduksi.
"Peran aktif BUMN kedepannya vaksin Merah Putih, kita tidak mungkin bergantung, sangat mahal sekali," katanya.
(akr)
tulis komentar anda