Agar Sukses Tarik Investor Kendaraan Listrik, Pemerintah Diminta Konsisten
Jum'at, 19 Februari 2021 - 13:57 WIB
Tesla Inc menjadi salah satu produsen kendaraan listrik yang investasinya dibidik pemerintah Indonesia. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi negara produsen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) . Potensi tersebut bahkan telah banyak dilirik oleh banyak investor asing maupun dalam negeri.
Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, ujar Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, langkah selanjutnya adalah merancang bentuk kerja sama agar pemanfaatan sumber daya yang ada lebih optimal. Di samping itu, tegas dia, konsistensi kebijakan pemerintah juga diperlukan.
"Sering kali yang menjadi kelemahan kita adalah konsistensi kebijakan. Hambatan utama selama ini menurut saya adalah tidak adanya konsistensi kebijakan," cetusnya dalam Market Review IDX Channel, Jumat (19/2/2021).
Dia melanjutkan, ketidakkonsistenan kebijakan akan berpengaruh terhadap minat investasi asing. Hal ini membuat investor menjadi ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena regulasi yang sering berubah.
"Pada awal tahun 2011, kita sangat bersemangat mengembangkan mobil listrik. Tetapi kemudian itu menjadi redup. Pola-pola seperti ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita semangat, kemudian redup lagi," tandasnya.
Terkait dengan itu, keputusan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla Inc., yang memilih membangun pabrik di India memunculkan pertanyaan terkait negosiasinya dengan pemerintah Indonesia.
Dalam perkembangannya, Tesla ternyata memang tidak memiliki rencana membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Perusahaan besutan Elon Musk itu lebih tertarik berinvestasi pada pengembangan sistem penyimpanan energi atau Energy Storage System (ESS).
Menyikapi perkembangan tersebut, Piter menegaskan bahwa Tesla bukanlah satu-satunya leader dalam pengembangan kendaraan listrik. Untuk itu, kata dia, Indonesia tidak boleh berfokus hanya pada satu pihak saja.
"Saya kira tidak kecolongan, karena kita tahu sejak awal minat investasi Tesla ke Indonesia bukan dalam bentuk pabrik mobil tetapi dalam bentuk ESS. Tapi kalau itu tidak terwujud juga berarti pemerintah tidak cukup tanggap untuk mengantisipasi investasi Tesla di Indonesia," tandasnya.
Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, ujar Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah, langkah selanjutnya adalah merancang bentuk kerja sama agar pemanfaatan sumber daya yang ada lebih optimal. Di samping itu, tegas dia, konsistensi kebijakan pemerintah juga diperlukan.
Baca Juga
"Sering kali yang menjadi kelemahan kita adalah konsistensi kebijakan. Hambatan utama selama ini menurut saya adalah tidak adanya konsistensi kebijakan," cetusnya dalam Market Review IDX Channel, Jumat (19/2/2021).
Dia melanjutkan, ketidakkonsistenan kebijakan akan berpengaruh terhadap minat investasi asing. Hal ini membuat investor menjadi ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena regulasi yang sering berubah.
"Pada awal tahun 2011, kita sangat bersemangat mengembangkan mobil listrik. Tetapi kemudian itu menjadi redup. Pola-pola seperti ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita semangat, kemudian redup lagi," tandasnya.
Terkait dengan itu, keputusan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla Inc., yang memilih membangun pabrik di India memunculkan pertanyaan terkait negosiasinya dengan pemerintah Indonesia.
Dalam perkembangannya, Tesla ternyata memang tidak memiliki rencana membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Perusahaan besutan Elon Musk itu lebih tertarik berinvestasi pada pengembangan sistem penyimpanan energi atau Energy Storage System (ESS).
Menyikapi perkembangan tersebut, Piter menegaskan bahwa Tesla bukanlah satu-satunya leader dalam pengembangan kendaraan listrik. Untuk itu, kata dia, Indonesia tidak boleh berfokus hanya pada satu pihak saja.
"Saya kira tidak kecolongan, karena kita tahu sejak awal minat investasi Tesla ke Indonesia bukan dalam bentuk pabrik mobil tetapi dalam bentuk ESS. Tapi kalau itu tidak terwujud juga berarti pemerintah tidak cukup tanggap untuk mengantisipasi investasi Tesla di Indonesia," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda