Insentif ke Dunia Usaha Harus Tepat Sasaran
Senin, 13 April 2020 - 10:58 WIB
"Misalnya, bantuan kemudahan bahan baku, keringanan biaya produksi, pajak dan lainnya sehingga produksi dapat tetap berjalan. Cash flow perusahaan tetap stabil, dan pekerja tetap mendapatkan penghasilan," tutur Netty.
Pemerintah, menurutnya, juga penting memperhatikan daya beli masyarakat. Caranya, dengan memastikan ketersediaan produk, mengendalikan harga agar terjangkau, serta melakukan pengawasan dan penindakan. Antisipasi juga harus dilakukan terhadap 115 juta penduduk yang menurut World Bank rentan jatuh miskin. "Situsi Pandemi ini membuat masyarakat dapat menjadi miskin kapanpun dan dimanapun," ucapnya.
Dalam pemberian insentif perlu melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung. Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp220,1 triliun untuk industri dan dunia usaha. Ini untuk pengawasan dan agar jalannya bantuan atau insentif transparan dan akuntabel.
Pemerintah, menurutnya, juga penting memperhatikan daya beli masyarakat. Caranya, dengan memastikan ketersediaan produk, mengendalikan harga agar terjangkau, serta melakukan pengawasan dan penindakan. Antisipasi juga harus dilakukan terhadap 115 juta penduduk yang menurut World Bank rentan jatuh miskin. "Situsi Pandemi ini membuat masyarakat dapat menjadi miskin kapanpun dan dimanapun," ucapnya.
Dalam pemberian insentif perlu melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung. Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp220,1 triliun untuk industri dan dunia usaha. Ini untuk pengawasan dan agar jalannya bantuan atau insentif transparan dan akuntabel.
(fai)
Lihat Juga :