Kementerian PUPR Gelar Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur dengan K/L
Rabu, 24 Februari 2021 - 10:42 WIB
Rakorbangwil Bidang PUPR yang digelar BPIW Kementerian PUPR yang melibatkan 15 kementerian/lembaga (K/L) terkait. Foto/Ist
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR, mulai 17 hingga 23 Februari 2021.
Kegiatan tersebut digelar dengan metode hybrid dan online yang melibatkan 15 kementerian/lembaga (K/L) terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Tujuan dilaksanakannya Rakorbangwil ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung keterpaduan program pengembangan wilayah," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono dalam siaran pers yang diterima, Rabu (24/2/2021).
Fokus pelaksanaan Rakorbangwil bidang PUPR ini untuk mendapatkan rumusan Kawasan Strategis dan Usulan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2022 sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2020-2024, dengan mempertimbangkan rencana strategis sektoral serta kebijakan Pimpinan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh pejabat tinggi madya/pratama terkait untuk ditindaklanjuti bersama.
Menurut Hadi, pelaksanaan diskusi dibagi menjadi beberapa bagian yakni Klaster Program Ketahanan Sumber Daya Air (SDA), Program Infrastruktur Konektivitas, Program Kawasan Permukiman, dan Program Perumahan.
Pada Pembukaan Rakorbangwil 17 Februari lalu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang diwakili Sekjen Kementerian PUPR, M Zainal Fatah mengatakan, Rakorbangwil merupakan momen penting untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar K/L untuk penyiapan pembangunan infrastruktur bidang PUPR tahun 2022.
Hal ini penting dilaksanakan mengingat adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dikarenakan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor, utamanya infrastruktur. Lebih lanjut, masukan dari berbagai perwakilan K/L akan menjadi bahan penting untuk merumuskan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan kebijakan K/L terkait.
Pada hari pertama pembukaan Rakorbangwil, menghadirkan beberapa narasumber yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Josaphat Rizal Primana, Plt. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna, Dirjen Tata Ruang, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dwi Hariyawan, serta Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono.
Kegiatan tersebut digelar dengan metode hybrid dan online yang melibatkan 15 kementerian/lembaga (K/L) terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Tujuan dilaksanakannya Rakorbangwil ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung keterpaduan program pengembangan wilayah," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono dalam siaran pers yang diterima, Rabu (24/2/2021).
Fokus pelaksanaan Rakorbangwil bidang PUPR ini untuk mendapatkan rumusan Kawasan Strategis dan Usulan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2022 sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2020-2024, dengan mempertimbangkan rencana strategis sektoral serta kebijakan Pimpinan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh pejabat tinggi madya/pratama terkait untuk ditindaklanjuti bersama.
Menurut Hadi, pelaksanaan diskusi dibagi menjadi beberapa bagian yakni Klaster Program Ketahanan Sumber Daya Air (SDA), Program Infrastruktur Konektivitas, Program Kawasan Permukiman, dan Program Perumahan.
Pada Pembukaan Rakorbangwil 17 Februari lalu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang diwakili Sekjen Kementerian PUPR, M Zainal Fatah mengatakan, Rakorbangwil merupakan momen penting untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar K/L untuk penyiapan pembangunan infrastruktur bidang PUPR tahun 2022.
Hal ini penting dilaksanakan mengingat adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dikarenakan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor, utamanya infrastruktur. Lebih lanjut, masukan dari berbagai perwakilan K/L akan menjadi bahan penting untuk merumuskan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan kebijakan K/L terkait.
Pada hari pertama pembukaan Rakorbangwil, menghadirkan beberapa narasumber yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Josaphat Rizal Primana, Plt. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna, Dirjen Tata Ruang, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dwi Hariyawan, serta Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono.
tulis komentar anda