Kementerian PUPR Gelar Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur dengan K/L
loading...
Rakorbangwil Bidang PUPR yang digelar BPIW Kementerian PUPR yang melibatkan 15 kementerian/lembaga (K/L) terkait. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR, mulai 17 hingga 23 Februari 2021.
Kegiatan tersebut digelar dengan metode hybrid dan online yang melibatkan 15 kementerian/lembaga (K/L) terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Tujuan dilaksanakannya Rakorbangwil ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung keterpaduan program pengembangan wilayah," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono dalam siaran pers yang diterima, Rabu (24/2/2021).
Fokus pelaksanaan Rakorbangwil bidang PUPR ini untuk mendapatkan rumusan Kawasan Strategis dan Usulan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2022 sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2020-2024, dengan mempertimbangkan rencana strategis sektoral serta kebijakan Pimpinan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh pejabat tinggi madya/pratama terkait untuk ditindaklanjuti bersama.
Menurut Hadi, pelaksanaan diskusi dibagi menjadi beberapa bagian yakni Klaster Program Ketahanan Sumber Daya Air (SDA), Program Infrastruktur Konektivitas, Program Kawasan Permukiman, dan Program Perumahan.
Pada Pembukaan Rakorbangwil 17 Februari lalu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang diwakili Sekjen Kementerian PUPR, M Zainal Fatah mengatakan, Rakorbangwil merupakan momen penting untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar K/L untuk penyiapan pembangunan infrastruktur bidang PUPR tahun 2022.
Hal ini penting dilaksanakan mengingat adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dikarenakan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor, utamanya infrastruktur. Lebih lanjut, masukan dari berbagai perwakilan K/L akan menjadi bahan penting untuk merumuskan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan kebijakan K/L terkait.
Pada hari pertama pembukaan Rakorbangwil, menghadirkan beberapa narasumber yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Josaphat Rizal Primana, Plt. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna, Dirjen Tata Ruang, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dwi Hariyawan, serta Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono.
Rakorbangwil hari kedua digelar secara virtual pada Kamis, 18 Februari membahas terkait Kebijakan dan Program Ketahanan Sumber Daya Air menghadirkan narasumber yakni Direktur Irigasi Kementerian Pertanian, Rahmanto, Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigadir Jenderal TNI Marrahmat, dan Sekretaris Ditjen SDA Kementerian PUPR, Charisal Akdian Manu. Pada sesi siang, dibahas secara detail program-program K/L terkait. Online meeting tersebut dihadiri Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Direktorat Jenderal SDA, Niken Puspitasari.
Selanjutnya hari ketiga Rakorbangwil yang juga digelar secara online, Jumat, 19 Februari, membahas mengenai program infrastruktur terkait konektivitas. Pembahasan program infrastruktur tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian.
Pada sesi pagi, diisi paparan dari Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito. Narasumber lainnya adalah Sesditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Marta Hardisarwono dan Plt. Kasi Perencanaan Teknik Fasilitas Pelabuhan Tony Dzakir.
Dari pihak Kementerian PUPR menghadirkan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.
Sesi siang dilanjutkan dengan pembahasan detail program-program K/L terkait. Kegiatan ini dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan.
Turut hadir dalam pertemuan secara virtual yang diikuti 100 peserta ini adalah Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Miftachul Munir, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, dan Plt. Kasubag Program Setdijen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, Windi Susilawati.
Senin (22/2) Rakorbangwil membahas program infrastruktur terkait permukiman (Cipta Karya). Pada pembahasan Sesi pagi, diisi dengan paparan para narasumber, diantaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kemenparekraf, Hari Santoso Sungkari.
Narasumber lainnya adalah Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kemenkes, Andi Saguni, Kepala Sub Direktorat Pekerjaan Umum, Kemendagri Indra Maulana. Kemudian, pembahasan Sesi siang dilakukan pembahasan detail program-program K/L terkait.
Sedangkan pada hari kelima Rakorbangwil, Selasa (23/2) membahas mengenai Kebijakan dan Program Perumahan dengan ,enghadirkan beberapa narasumber yakni Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sri Haryanto.
Dari pihak Kementerian Sosial, Rakorbangwil dihadiri tiga Dirjen yakni Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama, Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto. Selain itu hadir pula Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kementerian Sosial, Adhy Karyono dan Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Dalam Negeri, Nita Rosalin.
Sesi siang yang moderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Benny Hermawan, dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan Kementerin PUPR.
Rakorbangwil kemudian ditutup oleh Kepala BPIW dengan ucapan terima kasih kepada seluruh Kementerian Lembaga yang telah hadir sejak hari Pertama dan mengikuti serta mendukung kelancaran berlangsungnya Rakorbangwil Kementerian PUPR yang pertama kali diselenggarakan, sebagai mekanisme baru dalam proses perencanaan infrastruktur wilayah yang dicanangkan untuk skala nasional lintas K/L dan Daerah.
Sebagai tindak lanjut, hasil-hasil diskusi dan kesepakatan serta pokok-pokok isu yang dibahas selama Rakorbangwil menjadi bahan untuk pembahasan pada forum Konsultasi Regional Kementerian PUPR, forum bilateral selanjutnya, serta forum sinkronisasi pemrograman lainnya, mencakup kawasan-kawasan strategis serta indikasi program yang telah disepakati agar dipastikan manfaatnya bagi pemenuhan target pemerintah sesuai RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, serta kebijakan Pimpinan Nasional.
Kegiatan tersebut digelar dengan metode hybrid dan online yang melibatkan 15 kementerian/lembaga (K/L) terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Tujuan dilaksanakannya Rakorbangwil ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung keterpaduan program pengembangan wilayah," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono dalam siaran pers yang diterima, Rabu (24/2/2021).
Fokus pelaksanaan Rakorbangwil bidang PUPR ini untuk mendapatkan rumusan Kawasan Strategis dan Usulan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2022 sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2020-2024, dengan mempertimbangkan rencana strategis sektoral serta kebijakan Pimpinan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh pejabat tinggi madya/pratama terkait untuk ditindaklanjuti bersama.
Menurut Hadi, pelaksanaan diskusi dibagi menjadi beberapa bagian yakni Klaster Program Ketahanan Sumber Daya Air (SDA), Program Infrastruktur Konektivitas, Program Kawasan Permukiman, dan Program Perumahan.
Pada Pembukaan Rakorbangwil 17 Februari lalu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang diwakili Sekjen Kementerian PUPR, M Zainal Fatah mengatakan, Rakorbangwil merupakan momen penting untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar K/L untuk penyiapan pembangunan infrastruktur bidang PUPR tahun 2022.
Hal ini penting dilaksanakan mengingat adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dikarenakan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor, utamanya infrastruktur. Lebih lanjut, masukan dari berbagai perwakilan K/L akan menjadi bahan penting untuk merumuskan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan kebijakan K/L terkait.
Pada hari pertama pembukaan Rakorbangwil, menghadirkan beberapa narasumber yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Josaphat Rizal Primana, Plt. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna, Dirjen Tata Ruang, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dwi Hariyawan, serta Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono.
Rakorbangwil hari kedua digelar secara virtual pada Kamis, 18 Februari membahas terkait Kebijakan dan Program Ketahanan Sumber Daya Air menghadirkan narasumber yakni Direktur Irigasi Kementerian Pertanian, Rahmanto, Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigadir Jenderal TNI Marrahmat, dan Sekretaris Ditjen SDA Kementerian PUPR, Charisal Akdian Manu. Pada sesi siang, dibahas secara detail program-program K/L terkait. Online meeting tersebut dihadiri Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Direktorat Jenderal SDA, Niken Puspitasari.
Selanjutnya hari ketiga Rakorbangwil yang juga digelar secara online, Jumat, 19 Februari, membahas mengenai program infrastruktur terkait konektivitas. Pembahasan program infrastruktur tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian.
Pada sesi pagi, diisi paparan dari Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito. Narasumber lainnya adalah Sesditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Marta Hardisarwono dan Plt. Kasi Perencanaan Teknik Fasilitas Pelabuhan Tony Dzakir.
Dari pihak Kementerian PUPR menghadirkan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.
Sesi siang dilanjutkan dengan pembahasan detail program-program K/L terkait. Kegiatan ini dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan.
Turut hadir dalam pertemuan secara virtual yang diikuti 100 peserta ini adalah Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Miftachul Munir, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, dan Plt. Kasubag Program Setdijen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, Windi Susilawati.
Senin (22/2) Rakorbangwil membahas program infrastruktur terkait permukiman (Cipta Karya). Pada pembahasan Sesi pagi, diisi dengan paparan para narasumber, diantaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kemenparekraf, Hari Santoso Sungkari.
Narasumber lainnya adalah Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kemenkes, Andi Saguni, Kepala Sub Direktorat Pekerjaan Umum, Kemendagri Indra Maulana. Kemudian, pembahasan Sesi siang dilakukan pembahasan detail program-program K/L terkait.
Sedangkan pada hari kelima Rakorbangwil, Selasa (23/2) membahas mengenai Kebijakan dan Program Perumahan dengan ,enghadirkan beberapa narasumber yakni Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sri Haryanto.
Dari pihak Kementerian Sosial, Rakorbangwil dihadiri tiga Dirjen yakni Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama, Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto. Selain itu hadir pula Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kementerian Sosial, Adhy Karyono dan Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Dalam Negeri, Nita Rosalin.
Sesi siang yang moderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Benny Hermawan, dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan Kementerin PUPR.
Rakorbangwil kemudian ditutup oleh Kepala BPIW dengan ucapan terima kasih kepada seluruh Kementerian Lembaga yang telah hadir sejak hari Pertama dan mengikuti serta mendukung kelancaran berlangsungnya Rakorbangwil Kementerian PUPR yang pertama kali diselenggarakan, sebagai mekanisme baru dalam proses perencanaan infrastruktur wilayah yang dicanangkan untuk skala nasional lintas K/L dan Daerah.
Sebagai tindak lanjut, hasil-hasil diskusi dan kesepakatan serta pokok-pokok isu yang dibahas selama Rakorbangwil menjadi bahan untuk pembahasan pada forum Konsultasi Regional Kementerian PUPR, forum bilateral selanjutnya, serta forum sinkronisasi pemrograman lainnya, mencakup kawasan-kawasan strategis serta indikasi program yang telah disepakati agar dipastikan manfaatnya bagi pemenuhan target pemerintah sesuai RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, serta kebijakan Pimpinan Nasional.
(fai)
Explore More