Cerita Sri Mulyani: Upah Pekerja Perempuan di Bawah Laki-laki, Padahal Posisi Sama
Minggu, 14 Maret 2021 - 12:15 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menyuarakan, kesetaraan gender dalam berbagai bidang tidak terkecuali dalam sektor ketenagakerjaan. Menurutnya saat ini upah pekerja perempuan masih berada di bawah gaji laki-laki, padahal posisinya setara.
“Perempuan pada posisi sama dibayar 11% lebih rendah atau bahkan sampai 20% di bawah laki-laki untuk pekerjaan sama, tanggung jawab yang sama. Itu terjadi di seluruh dunia,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (14/3/2021).
Sebagai pembuat kebijakan, Menkeu melihat bahwa kesetaraan gender adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seluruh pemimpin organisasi. Kebijakan yang diambil harus memperhatikan apakah menguntungkan atau tidak bagi perempuan.
“Umpamanya kita membuat kebijakan untuk memberikan transfer kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Sepuluh juta keluarga penerima PKH, penerimanya di atas 90% itu perempuan. Karena perempuan itu waktu dikasih cash sama pemerintah, dia memikirkan anaknya. Jadi perempuan memikirkan sedetail itu untuk anak-anaknya. Itu memang tujuan kita supaya keluarga-keluarga tidak mampu, anak-anaknya tetap bisa sekolah,” paparnya.
Pemerintah menilai peran penting pendidikan dalam mengatur pola pikir manusia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, melalui APBN 2021 akan menyediakan akses dan kesempatan yang sama kepada perempuan melalui berbagai program prioritas, salah satunya melalui reformasi pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM.
“Pendidikan is very critical karena itu mengatur cara kita berpikir. When you are going to do something untuk memperbaiki situasi, memberikan solusi, kamu diminta untuk menata pikiran kamu sehingga kamu tahu penyebabnya apa, tujuannya mau kemana, kita mau mencapai apa, strateginya apa, itu biasanya bisa dilatih dengan pendidikan,” jelas Menkeu.
“Perempuan pada posisi sama dibayar 11% lebih rendah atau bahkan sampai 20% di bawah laki-laki untuk pekerjaan sama, tanggung jawab yang sama. Itu terjadi di seluruh dunia,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (14/3/2021).
Sebagai pembuat kebijakan, Menkeu melihat bahwa kesetaraan gender adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seluruh pemimpin organisasi. Kebijakan yang diambil harus memperhatikan apakah menguntungkan atau tidak bagi perempuan.
“Umpamanya kita membuat kebijakan untuk memberikan transfer kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Sepuluh juta keluarga penerima PKH, penerimanya di atas 90% itu perempuan. Karena perempuan itu waktu dikasih cash sama pemerintah, dia memikirkan anaknya. Jadi perempuan memikirkan sedetail itu untuk anak-anaknya. Itu memang tujuan kita supaya keluarga-keluarga tidak mampu, anak-anaknya tetap bisa sekolah,” paparnya.
Pemerintah menilai peran penting pendidikan dalam mengatur pola pikir manusia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, melalui APBN 2021 akan menyediakan akses dan kesempatan yang sama kepada perempuan melalui berbagai program prioritas, salah satunya melalui reformasi pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM.
“Pendidikan is very critical karena itu mengatur cara kita berpikir. When you are going to do something untuk memperbaiki situasi, memberikan solusi, kamu diminta untuk menata pikiran kamu sehingga kamu tahu penyebabnya apa, tujuannya mau kemana, kita mau mencapai apa, strateginya apa, itu biasanya bisa dilatih dengan pendidikan,” jelas Menkeu.
(akr)
tulis komentar anda