Menteri ESDM: Kami Ditetapkan dengan Target yang Ambisius Menuju Energi Bersih
Selasa, 16 Maret 2021 - 11:58 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan transisi energi yang melibatkan masyarakat, yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan yang pertama adalah reformasi subsidi energi, sekaligus menjaga keterjangkauan dan keamanan pasokan energi.
Hal tersebut disampaikan pada gelaran Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions, yang diselenggarakan oleh International Energy Agency (IEA), Senin (15/3). ( Baca juga:Dorong Investasi, Pemerintah Serap Masukan Kontraktor Migas )
"Indonesia telah bertransformasi dari rezim subsidi energi yang tidak efisien dan membebani menjadi kebijakan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi dalam negeri, terutama gas alam dan energi terbarukan untuk mengurangi masalah neraca perdagangan," ujarnya dikutip dalam siaran pers, Selasa (16/3/2021).
Di samping itu, pemerintah juga telah menjalankan program mandatori biodiesel 30% (B30). Program ini sangat penting untuk mengurangi impor bahan bakar fosil. Pemerintah tidak hanya memanfaatkan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar nabati sebagai alat untuk mengurangi emisi, tetapi juga mencari peluang untuk pembangunan ekonomi yang lebih besar.
Hal tersebut disampaikan pada gelaran Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions, yang diselenggarakan oleh International Energy Agency (IEA), Senin (15/3). ( Baca juga:Dorong Investasi, Pemerintah Serap Masukan Kontraktor Migas )
"Indonesia telah bertransformasi dari rezim subsidi energi yang tidak efisien dan membebani menjadi kebijakan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi dalam negeri, terutama gas alam dan energi terbarukan untuk mengurangi masalah neraca perdagangan," ujarnya dikutip dalam siaran pers, Selasa (16/3/2021).
Di samping itu, pemerintah juga telah menjalankan program mandatori biodiesel 30% (B30). Program ini sangat penting untuk mengurangi impor bahan bakar fosil. Pemerintah tidak hanya memanfaatkan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar nabati sebagai alat untuk mengurangi emisi, tetapi juga mencari peluang untuk pembangunan ekonomi yang lebih besar.
Lihat Juga :