Nggak Cuma 'Gaji' Korban PHK Juga Dapat Ini dari Program JKP
Rabu, 07 April 2021 - 14:55 WIB
Sementara itu, sumber pembiayaan program ini salah satunya berasal dari pemerintah pusat. "Ada peran pemerintah, ada iuran pemerintah sebesar 0,22%, jadi di sini ada tanggung jawab pemerintah pusat, meskipun peserta itu dari berbagai daerah maka tetap saja iuran itu yang membayar adalah pemerintah pusat," jelas Ida.
Sumber pembiayaan lain dari program ini berasal dari iuran peserta itu sendiri sebelum di-PHK, dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM). "Rekomposisi iuran program JKK sebesar 0,14%, JKM sebesar 0,10%," imbuhnya. Baca Juga: PNS Dilarang Mudik dan Ambil Cuti Lebaran Tahun Ini
Sedangkan, untuk dasar perhitungannya adalah berdasarkan upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS dengan batas upah sebesar Rp5 juta. "Ini untuk memberikan kepastian untuk pemerintah karena pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar iuran," ungkap Ida.
Sebagai informasi, per 2 Februari 2021 lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Undang-undang (UU) Cipta Kerja memang sudah resmi berlaku.
Akan tetapi, untuk bisa merasakan manfaat dari program ini, korban PHK masih harus menunggu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang masih dimatangkan.
Sumber pembiayaan lain dari program ini berasal dari iuran peserta itu sendiri sebelum di-PHK, dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM). "Rekomposisi iuran program JKK sebesar 0,14%, JKM sebesar 0,10%," imbuhnya. Baca Juga: PNS Dilarang Mudik dan Ambil Cuti Lebaran Tahun Ini
Sedangkan, untuk dasar perhitungannya adalah berdasarkan upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS dengan batas upah sebesar Rp5 juta. "Ini untuk memberikan kepastian untuk pemerintah karena pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar iuran," ungkap Ida.
Sebagai informasi, per 2 Februari 2021 lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Undang-undang (UU) Cipta Kerja memang sudah resmi berlaku.
Akan tetapi, untuk bisa merasakan manfaat dari program ini, korban PHK masih harus menunggu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang masih dimatangkan.
(fai)
Lihat Juga :