Petani Hutan Butuh Pendampingan, KLHK Ungkap Tantangannya
Rabu, 21 April 2021 - 23:49 WIB
Ia menambahkan, strategi komunikasi perlu dikembangkan termasuk di daerah dan para pelaku kehutanan. Dari situ, Indonesia akan terbantu untuk memenuhi komitmen dan kewajiban Paris Agreement ataupun nasional.
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB, Prof. Hariadi Kartodiharjo berpendapat, bahwa memang pendamping untuk petani hutan menjadi tantangan. Padahal proses pendampingan itu berlatar ekonomi dan income sehingga bisa memahami secara persis apa yang menjadi potensi di lokasi hutan tersebut.
Meski begitu, tidak hanya soal pendampingan ekonomi dan income tapi juga perlu memiliki strategi komunikasi. Bagaimanapun dalam pengelolaan hutan kerap terjadi konflik pada beberapa pihak.
“Hutan non kayu itu merupakan proses sangat penting melihat bagaimana mereka memanfaatkannya, lalu mengetahui aspek-aspek pemasaran untuk ke konsumen. Situasi sekarang bukan hanya pendampingan ekonomi dan income tp jg terkait penyelesaian konflik. Saya melihat ada perbedaan dengan usaha besar. Jadi membuat strategi komunikasi sangat penting dilibatkan untuk dasar utama,” jelasnya dalam acara yang sama.
Kepala Divisi Pengelolaan Perhutanan Sosial, M Yusuf Noorhajiyanto menjelaskan bahwa petani hutan harus didukung dengan memberikan mereka arahan sesuai Peraturan Pemerintah. Menurutnya, satu pemahaman terhadap peraturan bisa menjadi solusi untuk menghasilkan keuntungan bagi para petani hutan.
“Kami dari pihak BUMN tentunya ada benchmark yang nyata tentang bagaimana support petani-petani itu untuk menjembatani batas-batas. Pada saat disolusikan, kira-kira benefit apa sih, di situ ada benefit ada manfaat kita distribusikan, maka yang lain pasti akan support,” pungkasnya.
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB, Prof. Hariadi Kartodiharjo berpendapat, bahwa memang pendamping untuk petani hutan menjadi tantangan. Padahal proses pendampingan itu berlatar ekonomi dan income sehingga bisa memahami secara persis apa yang menjadi potensi di lokasi hutan tersebut.
Meski begitu, tidak hanya soal pendampingan ekonomi dan income tapi juga perlu memiliki strategi komunikasi. Bagaimanapun dalam pengelolaan hutan kerap terjadi konflik pada beberapa pihak.
“Hutan non kayu itu merupakan proses sangat penting melihat bagaimana mereka memanfaatkannya, lalu mengetahui aspek-aspek pemasaran untuk ke konsumen. Situasi sekarang bukan hanya pendampingan ekonomi dan income tp jg terkait penyelesaian konflik. Saya melihat ada perbedaan dengan usaha besar. Jadi membuat strategi komunikasi sangat penting dilibatkan untuk dasar utama,” jelasnya dalam acara yang sama.
Kepala Divisi Pengelolaan Perhutanan Sosial, M Yusuf Noorhajiyanto menjelaskan bahwa petani hutan harus didukung dengan memberikan mereka arahan sesuai Peraturan Pemerintah. Menurutnya, satu pemahaman terhadap peraturan bisa menjadi solusi untuk menghasilkan keuntungan bagi para petani hutan.
“Kami dari pihak BUMN tentunya ada benchmark yang nyata tentang bagaimana support petani-petani itu untuk menjembatani batas-batas. Pada saat disolusikan, kira-kira benefit apa sih, di situ ada benefit ada manfaat kita distribusikan, maka yang lain pasti akan support,” pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda