Program Peremajaan Sawit Rakyat Kurangi Risiko Pembukaan Lahan Ilegal
Kamis, 29 April 2021 - 07:09 WIB
“Tetapi sayangnya dari sisi capaian dan target, setiap tahun hampir selalu gagal. Termasuk pelibatan lembaga surveyor, belum ada sisi pencapaian dari target yang ada. Bahkan dana PSR hingga 2020 hanya mencapai Rp5,5 triliun dan berbanding jauh dengan subsidi biodiesel yang mencapai Rp57,27 triliun,” kata Darto.
Menurut Darto, petani masih banyak yang belum memahami program PSR. Dampaknya, mereka melakukan peremajaan secara mandiri tanpa melalui program. Saat ini bahkan petani sawit swadaya masih berpencar-pencar dan tidak adanya kelembagaan petani.
(Baca juga:Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat PTPN V Capai 9.500 Ha, Terluas di Indonesia)
“Pendampingan kurang memadai karena SDM dan pendanaan yang minim di tingkat kabupaten/dinas. Belum ada data pasti misalnya siapa, di mana, jenis lahan, dan tahun tanam berapa, di level pemerintah,” katanya.
Ke depan untuk Program PSR, Darto mengusulkan adanya penambahan dana PSR dari Rp30 juta per ha menjadi Rp50 juta per ha untuk menghindari utang ke bank, kemudian pengadaan dana pra-kondisi PSR untuk petani swadaya murni.
Untuk mendukung program PSR tersebut, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) telah melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian pada September 2020, guna membantu percepatan pelaksanaan Program PSR. Gapki juga melakukan upaya kerjasama dengan asosiasi petani untuk memfasilitasi kelompok tani/koperasi untuk dapat bermitra dengan anggota Gapki.
(Baca juga:Tingkatkan Produktivitas, 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit Rakyat Perlu Diremajakan)
Berkoordinasi dan fasilitasi PT Surveyor Indonesia untuk mendapatkan mitra kelompok tani/koperasi dengan anggota Gapki di masing-masing cabang/provinsi. “Melakukan pendataan proses dan progres PSR dari anggota Gapki di masing-masing cabang Gapki. Membentuk Satgas PSR,” tutur Sekjen Gapki Eddy Martono.
Eddy menuturkan, bentuk kemitraan dengan petani bisa dalam bentuk pendampingan kultur teknis, kontraktor peremajaan, avalist full commercial dan operator pengelolaan. Beberapa tantangan untuk menjalankan program PSR di antaranya melanjutkan kerjasama kemitraan dengan perusahaan inti, karena ada sebagian petani plasma yang sudah selesai masa kemitraannya.
“Banyaknya SHM yang berpindah tangan/digadaikan menjadi kendala jaminan bank, kondisi koperasi dan kepengurusan koperasi yang kurang kondusif. Penghasilan petani saat replanting, serta besarnya biaya replanting, termasuk banyak bertumbuhnya pabrik tanpa kebun,” kata Eddy.
(Baca juga:Jalan Tengah Penyelesaian Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan)
Pemerhati perkebunan kelapa sawit Maruli Gultom mengatakan kelapa sawit kini menjadi satu-satunya komoditas yang menjuarai dunia. Sementara komoditas lainnya seperti coklat, karet dan lainnya hanya menjadi komoditas nomor tiga dan seterusnya.
Saat ini pelaku kebun sawit lebih didominasi petani mencapai 41%. Bila dihitung kontribusi petani terhadap devisa negara menjadi cukup bahkan melebihi nilai ekspor migas. “Sekarang ini ada sekitar 1,2 juta petani yang bekerja di perkebunan kelapa sawit,” kata Maruli.
Menurut Darto, petani masih banyak yang belum memahami program PSR. Dampaknya, mereka melakukan peremajaan secara mandiri tanpa melalui program. Saat ini bahkan petani sawit swadaya masih berpencar-pencar dan tidak adanya kelembagaan petani.
(Baca juga:Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat PTPN V Capai 9.500 Ha, Terluas di Indonesia)
“Pendampingan kurang memadai karena SDM dan pendanaan yang minim di tingkat kabupaten/dinas. Belum ada data pasti misalnya siapa, di mana, jenis lahan, dan tahun tanam berapa, di level pemerintah,” katanya.
Ke depan untuk Program PSR, Darto mengusulkan adanya penambahan dana PSR dari Rp30 juta per ha menjadi Rp50 juta per ha untuk menghindari utang ke bank, kemudian pengadaan dana pra-kondisi PSR untuk petani swadaya murni.
Untuk mendukung program PSR tersebut, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) telah melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian pada September 2020, guna membantu percepatan pelaksanaan Program PSR. Gapki juga melakukan upaya kerjasama dengan asosiasi petani untuk memfasilitasi kelompok tani/koperasi untuk dapat bermitra dengan anggota Gapki.
(Baca juga:Tingkatkan Produktivitas, 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit Rakyat Perlu Diremajakan)
Berkoordinasi dan fasilitasi PT Surveyor Indonesia untuk mendapatkan mitra kelompok tani/koperasi dengan anggota Gapki di masing-masing cabang/provinsi. “Melakukan pendataan proses dan progres PSR dari anggota Gapki di masing-masing cabang Gapki. Membentuk Satgas PSR,” tutur Sekjen Gapki Eddy Martono.
Eddy menuturkan, bentuk kemitraan dengan petani bisa dalam bentuk pendampingan kultur teknis, kontraktor peremajaan, avalist full commercial dan operator pengelolaan. Beberapa tantangan untuk menjalankan program PSR di antaranya melanjutkan kerjasama kemitraan dengan perusahaan inti, karena ada sebagian petani plasma yang sudah selesai masa kemitraannya.
“Banyaknya SHM yang berpindah tangan/digadaikan menjadi kendala jaminan bank, kondisi koperasi dan kepengurusan koperasi yang kurang kondusif. Penghasilan petani saat replanting, serta besarnya biaya replanting, termasuk banyak bertumbuhnya pabrik tanpa kebun,” kata Eddy.
(Baca juga:Jalan Tengah Penyelesaian Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan)
Pemerhati perkebunan kelapa sawit Maruli Gultom mengatakan kelapa sawit kini menjadi satu-satunya komoditas yang menjuarai dunia. Sementara komoditas lainnya seperti coklat, karet dan lainnya hanya menjadi komoditas nomor tiga dan seterusnya.
Saat ini pelaku kebun sawit lebih didominasi petani mencapai 41%. Bila dihitung kontribusi petani terhadap devisa negara menjadi cukup bahkan melebihi nilai ekspor migas. “Sekarang ini ada sekitar 1,2 juta petani yang bekerja di perkebunan kelapa sawit,” kata Maruli.
tulis komentar anda