OJK Masih Berlakukan Moratorium Perizinan Fintech, Ini Alasannya
Senin, 21 Juni 2021 - 15:14 WIB
Indonesia terbilang sebagai salah satu pemain penting dalam perkembangan fintech di kawasan ASEAN. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Indonesia terbilang sebagai salah satu pemain penting dalam perkembangan financial technology (fintech) di kawasan ASEAN. Hal ini sejalan dengan perkembangan fintech di dlaam negeri dalam lima tahun terakhir.
Fintech secara cepat tumbuh dalam berbagai sektor baik itu sektor perbankan yakni digital banking maupun yang baru-baru ini menjadi pembicaraan yakni neo bank, di pasar modal seperti equity/security crowdfunding serta berbagai platform penjualan instrumen pasar modal. Selain itu, di industri keuangan non-bank (IKNB) di bidang yang berada di bawah pengawasan OJK, seperti insurtech (insurance technology) maupun peer to peer lending.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengatakan, sejak pihaknya menerbitkan peraturan mengenai fintech P2P tahun 2016 silam, pertumbuhan platform ini sangat pesat. Sampai dengan saat ini, tercatat ada 60 fintech P2P yang statusnya terdaftar di OJK serta 65 yang telah memiliki status berizin.
"Beberapa waktu lalu sampai dengan sekarang, kami masih melakukan moratorium pendaftaran fintech, mengingat OJK masih harus memastikan bahwa fintech yang telah terdaftar di kami nantinya memiliki reputasi yang baik, didukung oleh pengelola yang profesional serta memang memiliki kemampuan yang mencukupi dalam hal mengelola bisnis fintech P2P," paparnya, Senin (21/6/2021).
Dia mengatakan, bisnis P2P merupakan sebuah bisnis yang berisiko tinggi dengan kebutuhan teknologi yang sangat tinggi. "Bahkan kami melihat, sampai dengan saat ini, masih banyak pelaku P2P yang masih kesulitan dalam men-generate laba. Kondisi ini sedang dalam evaluasi oleh kami," ungkapnya.
Dia melanjutkan, bisnis fintech merupakan bisnis yang tidak mudah. Teknologi saja tidak cukup kuat untuk membangun fondasi yang baik. Perlu dukungan baik dari sisi SDM maupun pengalaman dari manajemen serta komitmen permodalan dari pendiri.
"Sampai saat ini Indonesia masih dikategorikan sebagai lucrative market dengan segala advantage baik itu populasi produktif kita ataupun dari sisi market yang belum terjamah (untapped market)," tandasnya.
Hal ini menurutnya juga terlihat dari perkembangannya, dimana P2P Lending senantiasa memperlihatkan tren positif. Meskipun pada masa-masa awal pandemi sempat mengalami penurunan, namun perlahan terus terjadi perbaikan secara statistik.
Riswinandi menambahkan, saat ini fintech sebagai salah satu kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih dalam kondisi yang mengharuskan untuk membatasi mobilitas serta pergerakan akibat Covid-19.
"Fintech juga membangun sebuah jembatan penghubung antara masyarakat sebagai user dengan layanan keuangan serta membantu mengurai rantai distribusi ekonomi yang panjang serta memperbesar akses layanan keuangan kepada masyarakat, terutama sektor informal produktif atau UMKM," tuturnya.
Fintech secara cepat tumbuh dalam berbagai sektor baik itu sektor perbankan yakni digital banking maupun yang baru-baru ini menjadi pembicaraan yakni neo bank, di pasar modal seperti equity/security crowdfunding serta berbagai platform penjualan instrumen pasar modal. Selain itu, di industri keuangan non-bank (IKNB) di bidang yang berada di bawah pengawasan OJK, seperti insurtech (insurance technology) maupun peer to peer lending.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengatakan, sejak pihaknya menerbitkan peraturan mengenai fintech P2P tahun 2016 silam, pertumbuhan platform ini sangat pesat. Sampai dengan saat ini, tercatat ada 60 fintech P2P yang statusnya terdaftar di OJK serta 65 yang telah memiliki status berizin.
"Beberapa waktu lalu sampai dengan sekarang, kami masih melakukan moratorium pendaftaran fintech, mengingat OJK masih harus memastikan bahwa fintech yang telah terdaftar di kami nantinya memiliki reputasi yang baik, didukung oleh pengelola yang profesional serta memang memiliki kemampuan yang mencukupi dalam hal mengelola bisnis fintech P2P," paparnya, Senin (21/6/2021).
Dia mengatakan, bisnis P2P merupakan sebuah bisnis yang berisiko tinggi dengan kebutuhan teknologi yang sangat tinggi. "Bahkan kami melihat, sampai dengan saat ini, masih banyak pelaku P2P yang masih kesulitan dalam men-generate laba. Kondisi ini sedang dalam evaluasi oleh kami," ungkapnya.
Dia melanjutkan, bisnis fintech merupakan bisnis yang tidak mudah. Teknologi saja tidak cukup kuat untuk membangun fondasi yang baik. Perlu dukungan baik dari sisi SDM maupun pengalaman dari manajemen serta komitmen permodalan dari pendiri.
"Sampai saat ini Indonesia masih dikategorikan sebagai lucrative market dengan segala advantage baik itu populasi produktif kita ataupun dari sisi market yang belum terjamah (untapped market)," tandasnya.
Hal ini menurutnya juga terlihat dari perkembangannya, dimana P2P Lending senantiasa memperlihatkan tren positif. Meskipun pada masa-masa awal pandemi sempat mengalami penurunan, namun perlahan terus terjadi perbaikan secara statistik.
Riswinandi menambahkan, saat ini fintech sebagai salah satu kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih dalam kondisi yang mengharuskan untuk membatasi mobilitas serta pergerakan akibat Covid-19.
"Fintech juga membangun sebuah jembatan penghubung antara masyarakat sebagai user dengan layanan keuangan serta membantu mengurai rantai distribusi ekonomi yang panjang serta memperbesar akses layanan keuangan kepada masyarakat, terutama sektor informal produktif atau UMKM," tuturnya.
(fai)
tulis komentar anda