570 Instansi Mulai Buka Pendaftaran CPNS 2021, Ini Daftarnya
Rabu, 30 Juni 2021 - 15:10 WIB
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Mulai hari ini, pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) baik PPPK maupun CPNS tahun 2021 telah resmi dimulai. Sebanyak 570 instansi pemerintah turut berpartisipasi untuk merekrut talenta terbaik bangsa.
“570 instansi pemerintah tersebut terdiri dari 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota,” jelas Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Katmoko Ari Sambodo, Rabu (30/6/2021).
Baca Juga: 13 Instansi Mulai Buka Pendaftaran CPNS 2021, Cek di Sini
Ke-570 instansi pemerintah tersebut akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN. Ari juga mengingatkan agar calon pelamar dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai jalur dan formasi yang akan diambil. Terkait jalur, dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
Kebijakan dimaksud adalah Peraturan Menteri PANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS, PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional. Sedangkan, informasi terkait formasi dapat dilihat di persyaratan dan ketentuan di masing-masing instansi yang akan dilamar.
“Hal ini menjadi penting untuk dipahami, karena pelamar hanya dapat memilih satu jalur dan satu formasi, dan tidak dapat diubah ketika sudah dilakukan pendaftaran,” ungkap Ari.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan PPKM Darurat Hanya di Jawa dan Bali
Pendaftaran Seleksi CASN dibuka sejak 30 Juni hingga 21 Juli 2021 serentak untuk CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Nonguru. Pendaftaran dilakukan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.
Berikut Daftar 570 Instansi Pemerintah
Kementerian dan Lembaga
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Kementerian Pertanian
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
14. Kementerian Kesehatan
15. Kementerian Agama
16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan
18. Kementerian Komunikasi dan Informatika
19. Kementerian Perdagangan
20. Kementerian Perindustrian
21. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
22. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
23. Kejaksaan Agung
24. Badan Intelijen Negara
25. Sekretariat Jenderal MPR RI
26. Sekretariat Jenderal DPR RI
27. Mahkamah Agung RI
28. Badan Pemeriksa Keuangan
29. Badan Siber dan Sandi Negara
30. Badan Kepegawaian Negara
31. Badan Pusat Statistik
32. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
33. Badan Informasi Geospasial
34. Badan Kependudukan dan KB Nasional
35. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. Perpustakaan Nasional RI
38. Badan Standardisasi Nasional
39. Badan Pengawas Obat dan Makanan
40. Lembaga Ketahanan Nasional RI
41. Kepolisian Negara
42. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
43. Badan Narkotika Nasional
44. Setjen Komnas HAM
45. Setjen Dewan Perwakilan Daerah
46. Badan Keamanan Laut RI
47. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
48. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
49. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
50. Badan Pengawas Pemilihan Umum
51. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
52. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
53. Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pemerintah Provinsi
1. Pemerintah Aceh
2. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara
3. Pemerintah Provinsi Riau
4. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat
5. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan
6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Pemerintah Provinsi Bengkulu
8. Pemerintah Provinsi Lampung
9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
11. Pemerintah Provinsi Banten
12. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
14. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
16. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
17. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
20. Pemerintah Provinsi Gorontalo
21. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
22. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
24. Pemerintah Provinsi Bali
25. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
26. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
27. Pemerintah Provinsi Maluku
28. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
29. Pemerintah Provinsi Papua
30. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
31. Pemerintah Provinsi Papua Barat
32. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
33. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Kabupaten
1. Pemerintah Kab. Aceh Barat
2. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
3. Pemerintah Kab. Aceh Besar
4. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
5. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
6. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
7. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
8. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
9. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
10. Pemerintah Kab. Aceh Timur
11. Pemerintah Kab. Aceh Utara
12. Pemerintah Kab. Agam
13. Pemerintah Kab. Alor
14. Pemerintah Kab. Asahan
15. Pemerintah Kab. Asmat
16. Pemerintah Kab. Badung
17. Pemerintah Kab. Balangan
18. Pemerintah Kab. Bandung
19. Pemerintah Kab. Bandung Barat
20. Pemerintah Kab. Banggai
21. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
22. Pemerintah Kab. Banggai Laut
23. Pemerintah Kab. Bangka
24. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
25. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
26. Pemerintah Kab. Bangkalan
27. Pemerintah Kab. Bangli
28. Pemerintah Kab. Banjar
29. Pemerintah Kab. Banjarnegara
30. Pemerintah Kab. Bantaeng
31. Pemerintah Kab. Bantul
32. Pemerintah Kab. Banyuasin
33. Pemerintah Kab. Banyumas
34. Pemerintah Kab. Banyuwangi
35. Pemerintah Kab. Barito Kuala
36. Pemerintah Kab. Barito Selatan
37. Pemerintah Kab. Barito Timur
38. Pemerintah Kab. Barito Utara
39. Pemerintah Kab. Barru
40. Pemerintah Kab. Batang
41. Pemerintah Kab. Batubara
42. Pemerintah Kab. Bekasi
43. Pemerintah Kab. Belitung
44. Pemerintah Kab. Belitung Timur
45. Pemerintah Kab. Belu
46. Pemerintah Kab. Bener Meriah
47. Pemerintah Kab. Bengkalis
48. Pemerintah Kab. Bengkayang
49. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
50. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
51. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
52. Pemerintah Kab. Berau
53. Pemerintah Kab. Biak Numfor
54. Pemerintah Kab. Bima
55. Pemerintah Kab. Bintan
56. Pemerintah Kab. Bireuen
57. Pemerintah Kab. Blitar
58. Pemerintah Kab. Blora
59. Pemerintah Kab. Boalemo
60. Pemerintah Kab. Bogor
61. Pemerintah Kab. Bojonegoro
62. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
63. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
64. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
65. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
66. Pemerintah Kab. Bombana
67. Pemerintah Kab. Bondowoso
68. Pemerintah Kab. Bone
69. Pemerintah Kab. Bone Bolango
70. Pemerintah Kab. Boyolali
71. Pemerintah Kab. Brebes
72. Pemerintah Kab. Buleleng
73. Pemerintah Kab. Bulukumba
74. Pemerintah Kab. Bulungan
75. Pemerintah Kab. Buol
76. Pemerintah Kab. Buru
77. Pemerintah Kab. Buru Selatan
78. Pemerintah Kab. Buton
79. Pemerintah Kab. Buton Selatan
80. Pemerintah Kab. Buton Tengah
81. Pemerintah Kab. Buton Utara
82. Pemerintah Kab. Ciamis
83. Pemerintah Kab. Cianjur
84. Pemerintah Kab. Cilacap
85. Pemerintah Kab. Cirebon
86. Pemerintah Kab. Dairi
87. Pemerintah Kab. Deiyai
88. Pemerintah Kab. Deli Serdang
89. Pemerintah Kab. Demak
90. Pemerintah Kab. Dharmasraya
91. Pemerintah Kab. Dogiyai
92. Pemerintah Kab. Dompu
93. Pemerintah Kab. Donggala
94. Pemerintah Kab. Empat Lawang
95. Pemerintah Kab. Ende
96. Pemerintah Kab. Enrekang
“570 instansi pemerintah tersebut terdiri dari 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota,” jelas Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Katmoko Ari Sambodo, Rabu (30/6/2021).
Baca Juga: 13 Instansi Mulai Buka Pendaftaran CPNS 2021, Cek di Sini
Ke-570 instansi pemerintah tersebut akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN. Ari juga mengingatkan agar calon pelamar dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai jalur dan formasi yang akan diambil. Terkait jalur, dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
Kebijakan dimaksud adalah Peraturan Menteri PANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS, PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional. Sedangkan, informasi terkait formasi dapat dilihat di persyaratan dan ketentuan di masing-masing instansi yang akan dilamar.
“Hal ini menjadi penting untuk dipahami, karena pelamar hanya dapat memilih satu jalur dan satu formasi, dan tidak dapat diubah ketika sudah dilakukan pendaftaran,” ungkap Ari.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan PPKM Darurat Hanya di Jawa dan Bali
Pendaftaran Seleksi CASN dibuka sejak 30 Juni hingga 21 Juli 2021 serentak untuk CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Nonguru. Pendaftaran dilakukan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.
Berikut Daftar 570 Instansi Pemerintah
Kementerian dan Lembaga
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Kementerian Pertanian
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
14. Kementerian Kesehatan
15. Kementerian Agama
16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan
18. Kementerian Komunikasi dan Informatika
19. Kementerian Perdagangan
20. Kementerian Perindustrian
21. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
22. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
23. Kejaksaan Agung
24. Badan Intelijen Negara
25. Sekretariat Jenderal MPR RI
26. Sekretariat Jenderal DPR RI
27. Mahkamah Agung RI
28. Badan Pemeriksa Keuangan
29. Badan Siber dan Sandi Negara
30. Badan Kepegawaian Negara
31. Badan Pusat Statistik
32. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
33. Badan Informasi Geospasial
34. Badan Kependudukan dan KB Nasional
35. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. Perpustakaan Nasional RI
38. Badan Standardisasi Nasional
39. Badan Pengawas Obat dan Makanan
40. Lembaga Ketahanan Nasional RI
41. Kepolisian Negara
42. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
43. Badan Narkotika Nasional
44. Setjen Komnas HAM
45. Setjen Dewan Perwakilan Daerah
46. Badan Keamanan Laut RI
47. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
48. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
49. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
50. Badan Pengawas Pemilihan Umum
51. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
52. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
53. Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pemerintah Provinsi
1. Pemerintah Aceh
2. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara
3. Pemerintah Provinsi Riau
4. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat
5. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan
6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Pemerintah Provinsi Bengkulu
8. Pemerintah Provinsi Lampung
9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
11. Pemerintah Provinsi Banten
12. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
14. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
16. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
17. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
20. Pemerintah Provinsi Gorontalo
21. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
22. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
24. Pemerintah Provinsi Bali
25. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
26. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
27. Pemerintah Provinsi Maluku
28. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
29. Pemerintah Provinsi Papua
30. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
31. Pemerintah Provinsi Papua Barat
32. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
33. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Kabupaten
1. Pemerintah Kab. Aceh Barat
2. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
3. Pemerintah Kab. Aceh Besar
4. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
5. Pemerintah Kab. Aceh Selatan
6. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
7. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
8. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
9. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
10. Pemerintah Kab. Aceh Timur
11. Pemerintah Kab. Aceh Utara
12. Pemerintah Kab. Agam
13. Pemerintah Kab. Alor
14. Pemerintah Kab. Asahan
15. Pemerintah Kab. Asmat
16. Pemerintah Kab. Badung
17. Pemerintah Kab. Balangan
18. Pemerintah Kab. Bandung
19. Pemerintah Kab. Bandung Barat
20. Pemerintah Kab. Banggai
21. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
22. Pemerintah Kab. Banggai Laut
23. Pemerintah Kab. Bangka
24. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
25. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
26. Pemerintah Kab. Bangkalan
27. Pemerintah Kab. Bangli
28. Pemerintah Kab. Banjar
29. Pemerintah Kab. Banjarnegara
30. Pemerintah Kab. Bantaeng
31. Pemerintah Kab. Bantul
32. Pemerintah Kab. Banyuasin
33. Pemerintah Kab. Banyumas
34. Pemerintah Kab. Banyuwangi
35. Pemerintah Kab. Barito Kuala
36. Pemerintah Kab. Barito Selatan
37. Pemerintah Kab. Barito Timur
38. Pemerintah Kab. Barito Utara
39. Pemerintah Kab. Barru
40. Pemerintah Kab. Batang
41. Pemerintah Kab. Batubara
42. Pemerintah Kab. Bekasi
43. Pemerintah Kab. Belitung
44. Pemerintah Kab. Belitung Timur
45. Pemerintah Kab. Belu
46. Pemerintah Kab. Bener Meriah
47. Pemerintah Kab. Bengkalis
48. Pemerintah Kab. Bengkayang
49. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
50. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
51. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
52. Pemerintah Kab. Berau
53. Pemerintah Kab. Biak Numfor
54. Pemerintah Kab. Bima
55. Pemerintah Kab. Bintan
56. Pemerintah Kab. Bireuen
57. Pemerintah Kab. Blitar
58. Pemerintah Kab. Blora
59. Pemerintah Kab. Boalemo
60. Pemerintah Kab. Bogor
61. Pemerintah Kab. Bojonegoro
62. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
63. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
64. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
65. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
66. Pemerintah Kab. Bombana
67. Pemerintah Kab. Bondowoso
68. Pemerintah Kab. Bone
69. Pemerintah Kab. Bone Bolango
70. Pemerintah Kab. Boyolali
71. Pemerintah Kab. Brebes
72. Pemerintah Kab. Buleleng
73. Pemerintah Kab. Bulukumba
74. Pemerintah Kab. Bulungan
75. Pemerintah Kab. Buol
76. Pemerintah Kab. Buru
77. Pemerintah Kab. Buru Selatan
78. Pemerintah Kab. Buton
79. Pemerintah Kab. Buton Selatan
80. Pemerintah Kab. Buton Tengah
81. Pemerintah Kab. Buton Utara
82. Pemerintah Kab. Ciamis
83. Pemerintah Kab. Cianjur
84. Pemerintah Kab. Cilacap
85. Pemerintah Kab. Cirebon
86. Pemerintah Kab. Dairi
87. Pemerintah Kab. Deiyai
88. Pemerintah Kab. Deli Serdang
89. Pemerintah Kab. Demak
90. Pemerintah Kab. Dharmasraya
91. Pemerintah Kab. Dogiyai
92. Pemerintah Kab. Dompu
93. Pemerintah Kab. Donggala
94. Pemerintah Kab. Empat Lawang
95. Pemerintah Kab. Ende
96. Pemerintah Kab. Enrekang
Lihat Juga :