BPDPKS Dukung Kemitraan Petani Kelapa Sawit Indonesia

Gapki juga aktif dalam koordinasi rutin untuk percepatan PSR dengan Kantor Menko Perekonomian, Ditjenbun, BPDPKS dan lainnya. “Serta mengawal dan meng-update secara rutin percepatan PSR anggota Gapki melalui rapat pusat & cabang Gapki,” kata Mukti.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menambahkan, kemitraan sangat dibutuhkan pekebun sawit. Terlebih untuk petani swadaya, karena mayoritas petani swadaya belum bermitra dengan perusahaan.

(Baca juga:Dewan Atensi Keluhan Petani Sawit Tak Terima Bantuan Pemerintah)

Persoalan yang dialami pekebun swadaya adalah produktivitas tanaman rendah. Hal ini karena banyak pekebun swadaya yang menggunakan bibit tidak sesuai, SDM petani juga pengetahuannya rendah, dan tidak mendapat pendampingan dari pemerintah.

Termasuk anggaran dari pemerintah juga minim untuk memberikan pendampingan kepada pekebun swadaya. Kelembagaan petani juga tidak ada, sehingga menyulitkan untuk pendampingan dan kemitraan. “Banyak petani juga tidak mau berorganisasi, karena ada trauma dalam berorganisasi. Kenapa petani tidak mau bermitra? Karena kerap petani disalahkan,” katanya.

Bahkan Darto menilai, petani kini sudah mengerti dan paham situasi. Mereka juga sudah bisa mengitung resiko keputusan bermitra atau tidak bermitra. Kadang yang dialami pekebun, harga TBS dari pabrik kelapa sawit (PKS) kerap berbeda dengan yang tidak bermitra.

Dengan demikian, petani melihat resiko ekonomi. Sebab itu, Darto berharap, ada kebijakan yang menjadi payung di lapangan dalam kemitraan. Perlu langkah revolusioner pemerintah untuk mengatasi masalah kemitraan. “Pendataan dan pendampingan harus dilakukan,” katanya.