Jelang Alih Kelola Blok Rokan, SKK Migas Mengawal Kontrak dan Suplai Berjalan Lancar
Selasa, 03 Agustus 2021 - 17:04 WIB
Pasca transisi, pihak CPI akan terus melakukan dukungan, termasuk melanjutkan proses penutupan kontrak dan PO untuk memastikan pemenuhan kewajiban rekanan penyedia barang/jasa dan melakukan proses pembayaran invoice untuk kontrak dan PO di bawah entitas CPI.
Bussiness Support Project Leader PHR, Danang Ruslan Saleh menyampaikan upaya menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan pengadaan barang/jasa telah dilakukan melalui mirroring kontrak yang dilakukan oleh PHR. Mirroring kontrak akan memastikan keberlanjutan kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani saat vendor menjadi rekanan CPI.
Dari total 379 kontrak aktif, ditetapkan sebanyak 318 kontrak sesuai dengan kebutuhan PHR dan berlanjut pada proses mirroring kontrak yang telah diselesaikan 298 kontrak, dengan 4 kontrak dalam proses amandemen.
"Amandemen kontrak untuk penyediaan pemboran sehubungan dengan jumlah kegiatan pemboran yang akan ditambah oleh PHR pasca alih kelola sehingga membutuhkan rig yang lebih banyak dari jumlah yang ada di kontrak existing," ujar Danang.
Danang menambahkan, PHR akan melanjutkan kegiatan LBD yang telah dirintis oleh CPI. Selain terkait kontrak, saat ini PHR sudah menyiapkan work order untuk 1 bulan kedepan, sehingga pasca alih kelola PHR tidak ada kendala penyediaan barang/jasa untuk mendukung operasional blok Rokan. "Kami sedang menyelesaikan daftar kontrak owner yang dibutuhkan oleh penyedia barang/jasa saat PHR secara resmi sudah mengoperasikan blok Rokan," terang Danang.
Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya Erwin Suryadi mengatakan, langkah antisipatif dan gerak cepat SKK Migas diwujudkan dengan dilakukannya revisi PTK 007 dengan memasukkan terminologi kontrak mirroring sehingga transisi hal-hal yang terkait dengan aktivitas dan penyediaan barang/jasa oleh vendor berjalan dengan mulus.
"Kontrak mirroring selama 1 tahun bukanlah bagi-bagi proyek, tetapi langkah yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan penyediaan barang/jasa sampai PHR sebagai operator baru telah menyiapkan segala hal, termasuk infrastruktur pendukungnya. Per 17 Agustus 2021, PHR nanti sudah bergabung di centralized integrated vendor database (CIVD) sehingga memudahkan vendor dan PHR dalam kegiatan penyediaan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang ada," jelas Erwin.
Terkait program LBD, Erwin menambahkan agar PHR dapat meningkatkan jumlah LBD yang terlibat di berbagai daerah di Riau yang saat ini dari 14 wilayah ring 1 dengan 699 aktif LBD.
"Kontrak pengadaan barang/jasa ke LBD sangat besar. Berdasarkan data SKK Migas per Mei 2021, selama 11 tahun mencapai Rp1,27 triliun untuk 5.055 kontrak yang menyerap 40.400 tenaga kerja. Harapannya jumlah LBD bisa ditambah sehingga manfaat bagi masyarat Riau menjadi lebih besar," pungkas Erwin.
Bussiness Support Project Leader PHR, Danang Ruslan Saleh menyampaikan upaya menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan pengadaan barang/jasa telah dilakukan melalui mirroring kontrak yang dilakukan oleh PHR. Mirroring kontrak akan memastikan keberlanjutan kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani saat vendor menjadi rekanan CPI.
Dari total 379 kontrak aktif, ditetapkan sebanyak 318 kontrak sesuai dengan kebutuhan PHR dan berlanjut pada proses mirroring kontrak yang telah diselesaikan 298 kontrak, dengan 4 kontrak dalam proses amandemen.
"Amandemen kontrak untuk penyediaan pemboran sehubungan dengan jumlah kegiatan pemboran yang akan ditambah oleh PHR pasca alih kelola sehingga membutuhkan rig yang lebih banyak dari jumlah yang ada di kontrak existing," ujar Danang.
Danang menambahkan, PHR akan melanjutkan kegiatan LBD yang telah dirintis oleh CPI. Selain terkait kontrak, saat ini PHR sudah menyiapkan work order untuk 1 bulan kedepan, sehingga pasca alih kelola PHR tidak ada kendala penyediaan barang/jasa untuk mendukung operasional blok Rokan. "Kami sedang menyelesaikan daftar kontrak owner yang dibutuhkan oleh penyedia barang/jasa saat PHR secara resmi sudah mengoperasikan blok Rokan," terang Danang.
Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya Erwin Suryadi mengatakan, langkah antisipatif dan gerak cepat SKK Migas diwujudkan dengan dilakukannya revisi PTK 007 dengan memasukkan terminologi kontrak mirroring sehingga transisi hal-hal yang terkait dengan aktivitas dan penyediaan barang/jasa oleh vendor berjalan dengan mulus.
"Kontrak mirroring selama 1 tahun bukanlah bagi-bagi proyek, tetapi langkah yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan penyediaan barang/jasa sampai PHR sebagai operator baru telah menyiapkan segala hal, termasuk infrastruktur pendukungnya. Per 17 Agustus 2021, PHR nanti sudah bergabung di centralized integrated vendor database (CIVD) sehingga memudahkan vendor dan PHR dalam kegiatan penyediaan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang ada," jelas Erwin.
Terkait program LBD, Erwin menambahkan agar PHR dapat meningkatkan jumlah LBD yang terlibat di berbagai daerah di Riau yang saat ini dari 14 wilayah ring 1 dengan 699 aktif LBD.
"Kontrak pengadaan barang/jasa ke LBD sangat besar. Berdasarkan data SKK Migas per Mei 2021, selama 11 tahun mencapai Rp1,27 triliun untuk 5.055 kontrak yang menyerap 40.400 tenaga kerja. Harapannya jumlah LBD bisa ditambah sehingga manfaat bagi masyarat Riau menjadi lebih besar," pungkas Erwin.
tulis komentar anda