Gap Pasokan Vaksin Sebabkan Pemulihan Ekonomi Tidak Serentak
Kamis, 05 Agustus 2021 - 11:11 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Animo masyarakat di sejumlah daerah saat ini cukup tinggi untuk mendaftarkan vaksinasi . Namun tingginya minat masyarakat tidak diimbangi dengan ketersediaan vaksin, hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan tidak meratanya pemulihan ekonomi nasional .
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan distribusi vaksin menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan bersama. Sedangkan menurutnya kunci dari distribusi vaksin tersebut berada di tangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Kan presiden sudah bilang ada pasokan vaksin impor yang menumpuk masih banyak, sementara animo masyarakat untuk vaksin tinggi, terilihat dari kerumunan orang yang mau divaksin di beberaapa tempat,” kata Bhima saat dihubungi media di Jakarta, Kamis (5/8/2021).
Seperti diberitakan, ribuan warga berdesakan saat mendaftar vaksinasi secara massal yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Polda Kalteng, dan Korem 102 Panju Panjung pada 5 Agustus 2021 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Bhima juga menjelaskan, gap pasokan vaksin tiap daerah bisa menyebabkan pemulihan ekonomi tidak serentak. Daerah yang vaksinasinya lambat, maka pemulihan ekonominya juga lambat.
“Kelihatannya agak absurd ya targetnya. Sekarang saja jumlah penduduk yang di vaksin dua dosis baru kisaran 7,7% untuk capai herd imunity kan harus 185 juta orang di vaksin. Masih jauh targetnya,” ujar Bhima.
Situs www.worldmeters.info mencatat per tanggal 3 Agustus 2021 jumlah kematian harian pasien covid-19 mencapai 1,598 jiwa. Bandingkan dengan Amerika sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia angka kematian harian di hari yang sama hanya 516. Demikian pula dengan India 561 kematian. Mengacu kepada data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mayoritas pasien Covid-19 yang meninggal tidak mau atau belum menerima vaksin.
Sementara itu, Ketua Umum Syarikat Islam Dr Hamdan Zoelva S.H., mendesak Kementerian Kesehatan untuk mempercepat distribusi vaksin.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan distribusi vaksin menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan bersama. Sedangkan menurutnya kunci dari distribusi vaksin tersebut berada di tangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Kan presiden sudah bilang ada pasokan vaksin impor yang menumpuk masih banyak, sementara animo masyarakat untuk vaksin tinggi, terilihat dari kerumunan orang yang mau divaksin di beberaapa tempat,” kata Bhima saat dihubungi media di Jakarta, Kamis (5/8/2021).
Seperti diberitakan, ribuan warga berdesakan saat mendaftar vaksinasi secara massal yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Polda Kalteng, dan Korem 102 Panju Panjung pada 5 Agustus 2021 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Bhima juga menjelaskan, gap pasokan vaksin tiap daerah bisa menyebabkan pemulihan ekonomi tidak serentak. Daerah yang vaksinasinya lambat, maka pemulihan ekonominya juga lambat.
“Kelihatannya agak absurd ya targetnya. Sekarang saja jumlah penduduk yang di vaksin dua dosis baru kisaran 7,7% untuk capai herd imunity kan harus 185 juta orang di vaksin. Masih jauh targetnya,” ujar Bhima.
Situs www.worldmeters.info mencatat per tanggal 3 Agustus 2021 jumlah kematian harian pasien covid-19 mencapai 1,598 jiwa. Bandingkan dengan Amerika sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia angka kematian harian di hari yang sama hanya 516. Demikian pula dengan India 561 kematian. Mengacu kepada data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mayoritas pasien Covid-19 yang meninggal tidak mau atau belum menerima vaksin.
Sementara itu, Ketua Umum Syarikat Islam Dr Hamdan Zoelva S.H., mendesak Kementerian Kesehatan untuk mempercepat distribusi vaksin.
tulis komentar anda