Beri Selamat ke PHR, Pengamat Ini Juga Ungkap Tantangan Kelola Blok Rokan
Minggu, 08 Agustus 2021 - 17:01 WIB
Menurut dia, persoalan non teknis yang sepertinya akan lebih banyak mempengaruhi dalam pengelolaan Blok Rokan oleh PHR. Untuk tetap menjaga atau bahkan meningkatkan produksi Blok Rokan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sesuai dengan komitmen yang diberikan saat lelang Blok Rokan, Pertamina mempunyai komitmen kerja pasti sebesar USD500 juta (sekitar Rp7 triliun) untuk masa kontrak 20 tahun ke depan.
"Itu nilai yang tidak sedikit setelah Pertamina harus membayar signature bonus sebesar USD780 juta kepada Pemerintah," imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Mamit, sesuai permintaan Pemerintah, Pertamina harus mencari mitra dalam mengelola Blok Rokan. "Hemat saya, PHR harus mencari mitra yang mempunyai pengalaman dalam mengelola bisnis hulu migas dan pasti harus mempunyai dana yang mampu menopang kinerja PHR ke depannya. Jangan sampai karena tekanan tertentu, partner yang dipilih tidak mempunyai kemampuan ke duanya atau hanya mempunyai satu kemampuan saja," cetusnya.
Mamit menegaskan, Pertamina harus memilih mitra yang bisa berdiskusi secara teknis dalam meningkatkan operasional Blok Rokan dan tidak hanya melulu bicara sisi keuangan. "Prinsip berbagi risiko betul-betul dijalankan dari sisi teknis dan juga keuangan," tandasnya.
Mamit menilai isu sosial juga masih akan membayangi operasional Blok Rokan ke depannya. Pemda Riau sebagai pemegang participating interest (PI) 10% sesuai dengan KepMen ESDM 1923/2018 harus membantu PHR dalam mengelola isu sosial yang dihadapi oleh PHR ke depannya. "Jangan sampai akan kontraproduktif terhadap kinerja PHR dalam mencapai target produksi yang ditetapkan," tuturnya.
Selain itu, Mamit berharap BUMD mampu memainkan peran mereka dalam menciptakan dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat sekitar sehingga kehadiran dari pemda melalui BUMD di PHR bisa dirasakan secara langsung dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut dia mengatakan, mengingat kontrak PHR saat ini menggunakan skema PSC Gross Split, maka PHR harus bener-benar efisien, efektif dan handal dalam membuat dan menjalankan program di Blok Rokan mengingat risiko besar di tangan PHR sendiri. Kehandalan dalam menjaga dan meningkatkan produksi harus di barengi dengan komiten menjaga dan meningkatkan faktor HSSE oleh PHR.
"Kita tahu, bahwa isu pencemaran lingkungan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk di cermati oleh pihak lain. Efisensi yang dilakukan jangan sampai mengorbankan faktor HSSE," tandasnya.
Meski dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Mamit tetap yakin dan percaya PHR siap untuk mengelola Blok Rokan. "Di bawah komando Dirut PHR saat ini, Jaffee Suardin dan dengan dukungan dari Sub Holding Upstream, SKK Migas, Kementerian ESDM, Pemda Riau dan stakeholder lainnya, cerita manis Blok Rokan kita harapkan tercipta kembali dalam guratan tulisan yang diciptakan oleh Pertamina Hulu Rokan," pungkasnya.
"Itu nilai yang tidak sedikit setelah Pertamina harus membayar signature bonus sebesar USD780 juta kepada Pemerintah," imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Mamit, sesuai permintaan Pemerintah, Pertamina harus mencari mitra dalam mengelola Blok Rokan. "Hemat saya, PHR harus mencari mitra yang mempunyai pengalaman dalam mengelola bisnis hulu migas dan pasti harus mempunyai dana yang mampu menopang kinerja PHR ke depannya. Jangan sampai karena tekanan tertentu, partner yang dipilih tidak mempunyai kemampuan ke duanya atau hanya mempunyai satu kemampuan saja," cetusnya.
Mamit menegaskan, Pertamina harus memilih mitra yang bisa berdiskusi secara teknis dalam meningkatkan operasional Blok Rokan dan tidak hanya melulu bicara sisi keuangan. "Prinsip berbagi risiko betul-betul dijalankan dari sisi teknis dan juga keuangan," tandasnya.
Mamit menilai isu sosial juga masih akan membayangi operasional Blok Rokan ke depannya. Pemda Riau sebagai pemegang participating interest (PI) 10% sesuai dengan KepMen ESDM 1923/2018 harus membantu PHR dalam mengelola isu sosial yang dihadapi oleh PHR ke depannya. "Jangan sampai akan kontraproduktif terhadap kinerja PHR dalam mencapai target produksi yang ditetapkan," tuturnya.
Selain itu, Mamit berharap BUMD mampu memainkan peran mereka dalam menciptakan dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat sekitar sehingga kehadiran dari pemda melalui BUMD di PHR bisa dirasakan secara langsung dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut dia mengatakan, mengingat kontrak PHR saat ini menggunakan skema PSC Gross Split, maka PHR harus bener-benar efisien, efektif dan handal dalam membuat dan menjalankan program di Blok Rokan mengingat risiko besar di tangan PHR sendiri. Kehandalan dalam menjaga dan meningkatkan produksi harus di barengi dengan komiten menjaga dan meningkatkan faktor HSSE oleh PHR.
"Kita tahu, bahwa isu pencemaran lingkungan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk di cermati oleh pihak lain. Efisensi yang dilakukan jangan sampai mengorbankan faktor HSSE," tandasnya.
Meski dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Mamit tetap yakin dan percaya PHR siap untuk mengelola Blok Rokan. "Di bawah komando Dirut PHR saat ini, Jaffee Suardin dan dengan dukungan dari Sub Holding Upstream, SKK Migas, Kementerian ESDM, Pemda Riau dan stakeholder lainnya, cerita manis Blok Rokan kita harapkan tercipta kembali dalam guratan tulisan yang diciptakan oleh Pertamina Hulu Rokan," pungkasnya.
tulis komentar anda