Selain Tunjangan PNS, Ekonom Sarankan Anggaran Ini Juga Dipangkas untuk Penghematan
Rabu, 18 Agustus 2021 - 12:59 WIB
Ekonom menyarankan pemerintah menambah pemangkasan anggaran untuk dialokasikan ke kesehatan dan perlindungan sosial. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas anggaran tunjangan kinerja PNS senilai Rp10,8 triliun pada tahun depan untuk penghematan. Anggaran ini mencakup Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 PNS.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa dalam fase pemulihan ekonomi , tahun depan masalah utama masih soal pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghemat belanja lainnya.
Menurut dia, ruang penghematan masih terbuka lebar. Jika asumsi realokasi belanja infrastruktur 30% atau Rp115 triliun, maka ada dana yang bisa digunakan untuk belanja prioritas kesehatan dan perlindungan sosial.
"Anggaran infrastruktur 2022 baru berkurang sebesar Rp32,6 triliun dibanding alokasi 2021," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (18/8/2021).
Penghematan lain, kata dia, bisa bersumber dari belanja barang kementerian/lembaga (K/L) yang nilainya Rp336 triliun di 2022. Belanja barang sudah mengalami pertumbuhan cukup tinggi sejak tahun 2014-2021 sebesar 105%.
"Sebaiknya pemerintah melihat kembali dimana pos belanja barang yang sifatnya konsumtif dan tidak memiliki andil terhadap reformasi birokrasi," jelas Bhima.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa dalam fase pemulihan ekonomi , tahun depan masalah utama masih soal pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghemat belanja lainnya.
Menurut dia, ruang penghematan masih terbuka lebar. Jika asumsi realokasi belanja infrastruktur 30% atau Rp115 triliun, maka ada dana yang bisa digunakan untuk belanja prioritas kesehatan dan perlindungan sosial.
"Anggaran infrastruktur 2022 baru berkurang sebesar Rp32,6 triliun dibanding alokasi 2021," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (18/8/2021).
Penghematan lain, kata dia, bisa bersumber dari belanja barang kementerian/lembaga (K/L) yang nilainya Rp336 triliun di 2022. Belanja barang sudah mengalami pertumbuhan cukup tinggi sejak tahun 2014-2021 sebesar 105%.
"Sebaiknya pemerintah melihat kembali dimana pos belanja barang yang sifatnya konsumtif dan tidak memiliki andil terhadap reformasi birokrasi," jelas Bhima.
(fai)
Lihat Juga :
tulis komentar anda