Proyek Strategis Pengungkit Ekonomi

Dia menuturkan, ada kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi proyek strategis nasional (PSN). Kriterianya adalah memiliki peran terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, lapangan kerja dan sosial ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, juga harus selaras dengan sektor lain, terutama pembangunan infrastruktur dengan kawasan industri, kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan wisata, dan proyek didistribusikan secara nasional. “Dan proyek memiliki batas nilai investasi sekitar Rp500 miliar. Walaupun ada proyek-proyek di bawah itu yang dianggap strategis dan masuk dalam PSN ini,” katanya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini kemudian memaparkan, 89 PSN yang direkomendasikan terdiri atas 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru dan 8 proyek ketenagalistrikan. Secara terperinci, PSN di antaranya terkait dengan jalan dan jembatan, 5 proyek bandara dengan nilai Rp5,66 triliun, 5 proyek kawasan industri dengan nilai Rp327,2 triliun, 13 proyek bendungan dan irigasi Rp 71,8 triliun, 1 proyek tanggul laut Rp5,68 triliun, dan 1 program dan 2 proyek smelter. (Baca juga: Kereta Cepat Berlanjut, Erick: Lapangan Kerja Bertambah)

“Ada juga proyek penyediaan lahan pangan yang berada di Kalimantan Tengah dan ini sedang disiapkan. Lima proyek pelabuhan, 6 proyek kereta api, 13 proyek kawasan perbatasan, 12 proyek energi, 6 proyek air bersih, 1 proyek pengelolaan sampah, dan 3 proyek pengembangan teknologi termasuk teknologi drone senilai Rp27,17 triliun,” paparnya.

Airlangga menyebut proyek tersebut tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya Sumatera sebanyak 7 proyek senilai Rp 117 triliun, Jawa 25 proyek senilai Rp462 triliun, dan Kalimantan 17 proyek Rp 144 triliun. Kemudian Sulawesi 8 proyek Rp 208 triliun, Bali dan Nusa Tenggara 12 proyek Rp 28 triliun. “Skala nasional ada 11 proyek Rp351 triliun, dan juga Maluku-Papua Rp11 triliun,” pungkasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan seluruh pengerjaan proyek infrastruktur tetap berjalan pada tahun ini. Meski begitu, anggaran Kementerian PUPR menghemat Rp44 triliun dari total DIPA anggaran sebesar Rp120 triliun pada tahun ini untuk penanganan Covid-19.

Menteri PUPR Basuk Hadimuljono mengatakan, seluruh proyek masih tetap berjalan pembangunannya melalui protokol kesehatan yang ketat. Khususnya proyek-proyek yang menjadi prioritas pemerintah dan masuk ke dalam PSN. “Jadi, intinya bahwa di kementerian intinya bahwa di Kementerian PUPR walaupun dihemat sebesar Rp44 triliun dari DIPA Rp120 triliun pada 2020 tidak ada kegiatan yang dibatalkan,” tuturnya kemarin.

Menurut Basuki, tidak terganggunya proyek infrastruktur karena anggaran Rp44 triliun yang dihemat itu akan ditunda prioritasnya pada 2021. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.”Yang Rp44 triliun ditunda itu prioritas 2021 yang sudah dialokasikan anggaran oleh Menteri Keuangan,” kata Basuki. (Lihat Videonya: Pantai Sepi, Emak-Emak di Garut Ngamuk dan Buka Barikade Jalan)

Satu di antara yang akan tetap dikerjakan adalah proyek lima destinasi wisata prioritas. Dalam proyek tersebut mencakup pariwisata di Danau Toba, Mandalika, Candi Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang di Sulawesi Utara. "PSN 5 destinasi super prioritas wisata yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang Sulawesi Utara,” kata Basuki.

KA Cepat Jakarta-Bandung Disambung ke Surabaya