Revisi PP Tembakau Harus Mempertimbangkan Kesejahteraan Petani

JAKARTA - Polemik rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan saat ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya adalah langkah Kementerian Kesehatan yang menempuh mekanisme revisi menggunakan izin prakarsa langsung kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Kabinet karena rencana perubahan PP 109/2012 tidak tercantum dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 karena didorong sejumlah LSM asing.

Keppres 4/2021 adalah daftar peraturan pemerintah yang masuk prioritas pembahasan tahun ini. Daftar tersebut sejenis dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ditetapkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembentukan atau revisi sebuah undang undang.



Baca Juga: Bos Sampoerna Angkat Bicara Soal Rencana Kenaikan Cukai Rokok

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) mengatakan sejauh ini tidak ada urgensi revisi PP 109/2012. Kebijakan ini masih relevan digunakan dalam rangka pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia.

"Pembahasan peraturan yang menggunakan Izin Prakarsa sebaiknya hanya terkait hal-hal yang sifatnya sangat mendesak seperti berbagai kebijakan penanganan krisis akibat pandemi Covid-19,"kata Hikmahanto dalam diskusi MNC TriJaya FM seperti dikutip melalui keterangannya, Jumat (10/9/2021).