Erick Thohir Sindir BUMN Terlena dengan Subsidi Negara: Kalau Bangkrut kan Disuntik Pemerintah
Jum'at, 17 September 2021 - 20:31 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengakui sejumlah perusahaan negara acapkali terlena dengan subsidi atau anggaran negara. Salah satunya skema Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ramai-ramai diajukan manajemen perseroan.
Pemegang saham menyadari persepsi manajemen 'BUMN bangkrut akan disuntik pemerintah' berdampak buruk bagi operasional perusahaan. Akibatnya, BUMN dinilai tidak bisa bersaing di pasar terbuka.
Kendati demikian, Erick memastikan pemahaman seperti itu tidak diinternalisasikan lagi dan akan terus mendorong transformasi perusahaan agar bisa bersaing di pasar terbuka.
"Kita juga harus sadari banyak sekali BUMN ini juga terlena. Karena punya persepsi 'kan saya kerja di BUMN, kalau bangkrut kan disuntik pemerintah lagi. Di era sekarang, no, tidak boleh lagi, bahwa kita ingin memastikan bahwa BUMN itu bisa bersaing di pasar terbuka," ujarnya, Jumat (17/9/2021).
Pemegang saham pun mengungkapkan empat indikator transformasi yang terjadi di perusahaan negara. Salah satunya, meningkatkan kontribusi dividen, pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Erick memaparkan, implementasi program transformasi BUMN tidak semata-mata dilihat dari peleburan, restrukturisasi, hingga pembentukan klaster berdasarkan bisnis inti perusahaan. Namun, dilihat dari kontribusi BUMN terhadap negara dan perekonomian bangsa.
Menurut dia, paling tidak perseroan mampu meningkatkan kontribusinya dibandingkan tahun-tahun lalu. Selama 10 tahun terakhir, kontribusi BUMN mencapai Rp3.290 triliun yang terdiri dari setoran pajak, PNBP, dan dividen.
"BUMN-nya sendiri tadi dividen 20 perusahaan dari 108, dan sekarang dari 41 perusahaan (pemberian dividen) 20 perusahaan juga yang dividen," urainya.
Pemegang saham menyadari persepsi manajemen 'BUMN bangkrut akan disuntik pemerintah' berdampak buruk bagi operasional perusahaan. Akibatnya, BUMN dinilai tidak bisa bersaing di pasar terbuka.
Kendati demikian, Erick memastikan pemahaman seperti itu tidak diinternalisasikan lagi dan akan terus mendorong transformasi perusahaan agar bisa bersaing di pasar terbuka.
"Kita juga harus sadari banyak sekali BUMN ini juga terlena. Karena punya persepsi 'kan saya kerja di BUMN, kalau bangkrut kan disuntik pemerintah lagi. Di era sekarang, no, tidak boleh lagi, bahwa kita ingin memastikan bahwa BUMN itu bisa bersaing di pasar terbuka," ujarnya, Jumat (17/9/2021).
Pemegang saham pun mengungkapkan empat indikator transformasi yang terjadi di perusahaan negara. Salah satunya, meningkatkan kontribusi dividen, pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Erick memaparkan, implementasi program transformasi BUMN tidak semata-mata dilihat dari peleburan, restrukturisasi, hingga pembentukan klaster berdasarkan bisnis inti perusahaan. Namun, dilihat dari kontribusi BUMN terhadap negara dan perekonomian bangsa.
Menurut dia, paling tidak perseroan mampu meningkatkan kontribusinya dibandingkan tahun-tahun lalu. Selama 10 tahun terakhir, kontribusi BUMN mencapai Rp3.290 triliun yang terdiri dari setoran pajak, PNBP, dan dividen.
"BUMN-nya sendiri tadi dividen 20 perusahaan dari 108, dan sekarang dari 41 perusahaan (pemberian dividen) 20 perusahaan juga yang dividen," urainya.
tulis komentar anda