Pemerintah Terus Dorong Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit
Senin, 22 November 2021 - 13:45 WIB
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)Mukti Sardjono mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait peremajaan sawit rakyat (PSR) antara lain masih tingginya tanaman sawit rakyat yang sudah memasuki masa peremajaan dan tingkat produktivitas yang rendah, padahal pemerintah mentargetkan PSR setiap tahun minimal 180 ribu ha.
Selain itu, dana PSR yang disediakan sebesar Rp30 juta hanya cukup untuk tanaman belum menghasilkan (TBM)1. "Lantas bagaimana dengan dana sampai TM1, sumber pendapatan pekebun selama tanaman belum menghasilkan?" katanya.
(Baca juga:Gapki Bentuk Satgas Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat)
Termasuk mengenai, legalitas lahan, khususnya kebun sawit yang diidentifikasikan masuk dalam kawasan hutan, lantaran terdapat lahan eks PIR dan eks transmigrasi masuk dalam kawasan hutan.
Sebab itu, tambah Mukti, Gapki dalam mendukung PSR, dengan melakukan pembentukan Satgas Percepatan PSR Gapki, yang melibatkan seluruh cabang Gapki, dimana cabang melakukan assesment dan pemetaan potensi lahan dan petani PSR di sekitar anggota, update perkembangan penanaman.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)Mansuetus Darto menyatakan, dalam pemberdayaan petani kelapa sawit swadaya kerap tidak sesuai sasaran.
Oleh karena itu, tambahnya, ke depan perlu ada komitmen dari para pelaku kelapa sawit untuk mendukung pengembangan petani sawit swadaya. Terlebih saat ini sebanyak 20 kebupaten/kota telah berkomitmen menerapkan rencana aksi daerah (RAD), yang bisa bermanfaat bagi perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, dana PSR yang disediakan sebesar Rp30 juta hanya cukup untuk tanaman belum menghasilkan (TBM)1. "Lantas bagaimana dengan dana sampai TM1, sumber pendapatan pekebun selama tanaman belum menghasilkan?" katanya.
(Baca juga:Gapki Bentuk Satgas Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat)
Termasuk mengenai, legalitas lahan, khususnya kebun sawit yang diidentifikasikan masuk dalam kawasan hutan, lantaran terdapat lahan eks PIR dan eks transmigrasi masuk dalam kawasan hutan.
Sebab itu, tambah Mukti, Gapki dalam mendukung PSR, dengan melakukan pembentukan Satgas Percepatan PSR Gapki, yang melibatkan seluruh cabang Gapki, dimana cabang melakukan assesment dan pemetaan potensi lahan dan petani PSR di sekitar anggota, update perkembangan penanaman.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)Mansuetus Darto menyatakan, dalam pemberdayaan petani kelapa sawit swadaya kerap tidak sesuai sasaran.
Oleh karena itu, tambahnya, ke depan perlu ada komitmen dari para pelaku kelapa sawit untuk mendukung pengembangan petani sawit swadaya. Terlebih saat ini sebanyak 20 kebupaten/kota telah berkomitmen menerapkan rencana aksi daerah (RAD), yang bisa bermanfaat bagi perkebunan kelapa sawit.
(dar)
tulis komentar anda