Jinakkan Harga Minyak Goreng, Pemerintah Rogoh Kocek Rp3,6 Triliun
Rabu, 05 Januari 2022 - 17:51 WIB
Pemerintah membuat program minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter dalam jangka waktu 6 bulan. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mengambil kebijakan penyediaan minyak goreng untuk masyarakat Rp14 ribu per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia selama 6 bulan kedepan.
"Evaluasi akan dilakukan di bulan Mei, dan (program) ini masih ada kemungkinan untuk diperpanjang. Volume yang akan disalurkan selama 6 bulan tersebut adalah sebanyak 1,2 miliar liter," ujar Airlangga dalam press briefing virtual di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Setidaknya, sebanyak 70 produsen minyak goreng dan 225 packer akan dilibatkan dalam penyelenggaraan program tersebut. Airlangga pun mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah PPN sebesar Rp3,6 triliun.
"Selain itu, Komite Pengarah memutuskan BPDP-KS menyediakan dan melakukan pembayaran sekitar Rp3,6 triliun, dan pihak BPDP-KS bisa menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDP-KS," ungkap Airlangga.
Dalam rapat tadi, dia menyampaikan bahwa ada perihal Raportas Pangan, dimana Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperoleh penugasan terkait dengan kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Sementara BPDP-KS menyiapkan pendanaan untuk 6 bulan, termasuk pembayaran PPN, dan mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan PKS, dan juga penetapan surveyor independen," tambah Airlangga.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atau selisih harga.
"Dan ini mengadopsi peraturan Dirjen Pajak dan lembaga dukungan lain termasuk Kementerian Perindustrian terkait dengan SNI," pungkasnya.
Lihat Juga: Lewat AZEC, Indonesia akan Percepat Transisi Energi Sekaligus Dorong Pertumbuhan Ekonomi
"Evaluasi akan dilakukan di bulan Mei, dan (program) ini masih ada kemungkinan untuk diperpanjang. Volume yang akan disalurkan selama 6 bulan tersebut adalah sebanyak 1,2 miliar liter," ujar Airlangga dalam press briefing virtual di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Setidaknya, sebanyak 70 produsen minyak goreng dan 225 packer akan dilibatkan dalam penyelenggaraan program tersebut. Airlangga pun mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah PPN sebesar Rp3,6 triliun.
"Selain itu, Komite Pengarah memutuskan BPDP-KS menyediakan dan melakukan pembayaran sekitar Rp3,6 triliun, dan pihak BPDP-KS bisa menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDP-KS," ungkap Airlangga.
Dalam rapat tadi, dia menyampaikan bahwa ada perihal Raportas Pangan, dimana Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperoleh penugasan terkait dengan kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Sementara BPDP-KS menyiapkan pendanaan untuk 6 bulan, termasuk pembayaran PPN, dan mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan PKS, dan juga penetapan surveyor independen," tambah Airlangga.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atau selisih harga.
"Dan ini mengadopsi peraturan Dirjen Pajak dan lembaga dukungan lain termasuk Kementerian Perindustrian terkait dengan SNI," pungkasnya.
Lihat Juga: Lewat AZEC, Indonesia akan Percepat Transisi Energi Sekaligus Dorong Pertumbuhan Ekonomi
(nng)
tulis komentar anda