Pengamat: Pegawai BUMN Berpolitik Layak Dinonaktifkan
Kamis, 13 Januari 2022 - 18:39 WIB
Sebagai informasi, pada 10 Desember 2021 lalu FSPPB mengirimkan surat kepada Menteri BUMN bernomor 110/FSPPPB/XII/2021-ON3 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawaty.
Menurut Al Bara, ada indikasi elit-elit di serikat pekerja yang memanfaatkan organisasinya untuk memenuhi kepentingan golongan tertentu. Mereka, kata dia, menggunakan serikat pekerja sebagai kendaraan untuk menggerakkan para pekerja dengan tujuan terselubung.
Baca Juga: Hasil Survei: Duet Anies-Khofifah Raih Elektabilitas Tertinggi
"Seharusnya oknum-oknum yang berpolitik ini tidak boleh ada di dalam BUMN, apalagi di Pertamina yang tugasnya menyangkut banyak kepentingan masyarakat. Kalau digunakan untuk kepentingan politik tentu berpotensi merugikan masyarakat," tegasnya.
Al Bara pun mendorong agar Serikat Pekerja Pertamina dikembalikan ke fungsi sesungguhnya, yakni sebagai penghubung antara para pekerja dengan manajemen. Termasuk sebagai wadah komunikasi untuk kesejahteraan para pekerja.
Menurut Al Bara, ada indikasi elit-elit di serikat pekerja yang memanfaatkan organisasinya untuk memenuhi kepentingan golongan tertentu. Mereka, kata dia, menggunakan serikat pekerja sebagai kendaraan untuk menggerakkan para pekerja dengan tujuan terselubung.
Baca Juga: Hasil Survei: Duet Anies-Khofifah Raih Elektabilitas Tertinggi
"Seharusnya oknum-oknum yang berpolitik ini tidak boleh ada di dalam BUMN, apalagi di Pertamina yang tugasnya menyangkut banyak kepentingan masyarakat. Kalau digunakan untuk kepentingan politik tentu berpotensi merugikan masyarakat," tegasnya.
Al Bara pun mendorong agar Serikat Pekerja Pertamina dikembalikan ke fungsi sesungguhnya, yakni sebagai penghubung antara para pekerja dengan manajemen. Termasuk sebagai wadah komunikasi untuk kesejahteraan para pekerja.
(fai)
Lihat Juga :