Permak Bisnis PLN, Erick Thohir: Bukan Liberalisasi Listrik
Rabu, 19 Januari 2022 - 13:57 WIB
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan transformasi PT PLN (Persero) yang dijalankan bukanlah langkah liberalisasi sektor kelistrikan di Indonesia. Transformasi itu untuk merapikan peta jalan (roadmap) perseroan di tengah defisit batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sejak 2020 lalu.
Menurut Erick seluruh dunia tidak mendapatkan kepastian soal rantai pasok batu bara. Untuk itu pemerintah akan memperbaharui rantai pasok (supply chain) batu bara lantaran Indonesia masuk dalam market global energi primer tersebut. Erick dan manajemen PLN pun telah mengadakan rapat perihal isu tersebut.
"Barusan selesai rapat, tadi sama Dirut PLN. Kita tahu sekarang seluruh dunia tidak mendapatkan kepastian rantai pasok. Untuk itu Indonesia yang jadi market yang besar, maka kita rapikan roadmap, termasuk transformasi PLN. Ini bukan berarti yang kadang-kadang dipikirkan banyak pihak kita mau liberalisasi, tidak," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (19/1/2022).
Dia juga menjelaskan, penciptaan listrik yang berasal dari sumber daya terbarukan, angin, dan lain-lain menjadi roadmap untuk merealisasikan net zero emission (NZE) di 2060. Karena itu, kata Erick, transformasi bisnis PLN harus seirama dengan program net zero emission (NZE) di 2060 yang menjadi konsentrasi utama pemerintah di sektor energi.
Konteks lain adalah sumber daya alam di dalam negeri menjadi sumber listrik dunia, ini tidak boleh hilang atau tetap dipertahankan.
"Jangan juga devisa kita hilang. Ini pertama kali neraca perdagangan kita USD43 miliar positif. Dan di situ, devisa yang paling besar itu selain kelapa sawit, ya batu bara. Makanya ini kan banyak ada matahari, geothermal, yang di banyak negara belum tentu sebanyak ini," jelasnya.
Erick menambahkan, banyak teknologi dan inovasi yang bisa mengolah sumber daya alam menjadi sumber pembangkit listrik, seperti air, angin, matahari, dan geothermal. Dengan begitu, nantinya diharapkan PLN bisa menjual listrik ke negara-negara lain negara.
"Jadi ini yang kita lakukan secara konstruktif," pungkasnya.
Menurut Erick seluruh dunia tidak mendapatkan kepastian soal rantai pasok batu bara. Untuk itu pemerintah akan memperbaharui rantai pasok (supply chain) batu bara lantaran Indonesia masuk dalam market global energi primer tersebut. Erick dan manajemen PLN pun telah mengadakan rapat perihal isu tersebut.
"Barusan selesai rapat, tadi sama Dirut PLN. Kita tahu sekarang seluruh dunia tidak mendapatkan kepastian rantai pasok. Untuk itu Indonesia yang jadi market yang besar, maka kita rapikan roadmap, termasuk transformasi PLN. Ini bukan berarti yang kadang-kadang dipikirkan banyak pihak kita mau liberalisasi, tidak," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (19/1/2022).
Dia juga menjelaskan, penciptaan listrik yang berasal dari sumber daya terbarukan, angin, dan lain-lain menjadi roadmap untuk merealisasikan net zero emission (NZE) di 2060. Karena itu, kata Erick, transformasi bisnis PLN harus seirama dengan program net zero emission (NZE) di 2060 yang menjadi konsentrasi utama pemerintah di sektor energi.
Konteks lain adalah sumber daya alam di dalam negeri menjadi sumber listrik dunia, ini tidak boleh hilang atau tetap dipertahankan.
"Jangan juga devisa kita hilang. Ini pertama kali neraca perdagangan kita USD43 miliar positif. Dan di situ, devisa yang paling besar itu selain kelapa sawit, ya batu bara. Makanya ini kan banyak ada matahari, geothermal, yang di banyak negara belum tentu sebanyak ini," jelasnya.
Erick menambahkan, banyak teknologi dan inovasi yang bisa mengolah sumber daya alam menjadi sumber pembangkit listrik, seperti air, angin, matahari, dan geothermal. Dengan begitu, nantinya diharapkan PLN bisa menjual listrik ke negara-negara lain negara.
"Jadi ini yang kita lakukan secara konstruktif," pungkasnya.
(uka)
tulis komentar anda