Agar Tepat Sasaran, Erick Thohir Dukung Perubahan Mekanisme Penyaluran Subsidi Listrik
Kamis, 20 Januari 2022 - 11:47 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mendukung perubahan mekanisme penyaluran subsidi listrik. FOTO/ANTARA
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir turut mendorong perubahan mekanisme penyaluran subsidi listrik . Penyaluran subsidi listrik ke depan bukan lagi berdasarkan komoditas atau kapasitas daya pemakaian listrik tapi langsung diberikan kepada penerima manfaat agar tepat sasaran.
"Tujuannya ke sana, karena itu dengan digitalisasi akan membuka grey area atau keabu-abuan yang selama ini justru dimanfaatkan oleh banyak pihak dengan istilah pengambilan keuntungan sepihak," ujar Erick, dikutip melalui pernyataannya, di Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Erick menegaskan, Kementerian BUMN akan mendukung subsidi langsung ke masyarakat. Dukungan itu sama halnya diusulkan anggota legislatif atau DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hanya saja, Erick menekankan, kepastian data penerima subsidi secara riil menggambarkan kelompok masyarakat yang harus dan tidak dalam menerim bantuan tersebut.
"Saya rasa kami di BUMN malah sangat mendukung itu, dan tentu harus dipastikan memang bahwa masyarakat kaya, masyarakat mampu ya tidak perlu disubsidi, yang perlu disubsidi ya memang yang perlu disubsidi," ungkapnya.
Erick Thohir juga memastikan transformasi bisnis PLN memberi kemanfaatan pelayanan listrik di masyarakat. Salah satunya subsidi listrik. Langkah konkrit transformasi PLN dilakukan melalui pembentukan holding dan subholding perseroan.
Hanya saja dia mengingatkan bahwa masih terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara akibat pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah masih membutuhkan anggaran lebih untuk menangani dampak krisis kesehatan tersebut.
"Ingat, karena Covid ini defisit anggaran sangat besar, artinya pemerintah harus dapatkan pendanaan lebih besar tidak hanya dari pajak, tentu subsidi ini harus lebih efisien dan tepat sasaran," ungkap dia.
Saat ini Erick terus mendorong PLN agar bisa memberikan subsidi langsung kepada masyarakat tanpa harus melibatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Menurutnya, pemberian subsidi listrik ke masyarakat satu keharusan.
"Tujuannya ke sana, karena itu dengan digitalisasi akan membuka grey area atau keabu-abuan yang selama ini justru dimanfaatkan oleh banyak pihak dengan istilah pengambilan keuntungan sepihak," ujar Erick, dikutip melalui pernyataannya, di Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Erick menegaskan, Kementerian BUMN akan mendukung subsidi langsung ke masyarakat. Dukungan itu sama halnya diusulkan anggota legislatif atau DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hanya saja, Erick menekankan, kepastian data penerima subsidi secara riil menggambarkan kelompok masyarakat yang harus dan tidak dalam menerim bantuan tersebut.
"Saya rasa kami di BUMN malah sangat mendukung itu, dan tentu harus dipastikan memang bahwa masyarakat kaya, masyarakat mampu ya tidak perlu disubsidi, yang perlu disubsidi ya memang yang perlu disubsidi," ungkapnya.
Erick Thohir juga memastikan transformasi bisnis PLN memberi kemanfaatan pelayanan listrik di masyarakat. Salah satunya subsidi listrik. Langkah konkrit transformasi PLN dilakukan melalui pembentukan holding dan subholding perseroan.
Hanya saja dia mengingatkan bahwa masih terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara akibat pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah masih membutuhkan anggaran lebih untuk menangani dampak krisis kesehatan tersebut.
"Ingat, karena Covid ini defisit anggaran sangat besar, artinya pemerintah harus dapatkan pendanaan lebih besar tidak hanya dari pajak, tentu subsidi ini harus lebih efisien dan tepat sasaran," ungkap dia.
Saat ini Erick terus mendorong PLN agar bisa memberikan subsidi langsung kepada masyarakat tanpa harus melibatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Menurutnya, pemberian subsidi listrik ke masyarakat satu keharusan.
(nng)
tulis komentar anda