Petani Sawit Tolak DMO Minyak Goreng, Apkasindo: Bisa Tekan Harga TBS
Jum'at, 28 Januari 2022 - 00:18 WIB
Pekerja perkebunan kelapa sawit menaikkan tandan buah segar (TBS) ke atas truk untuk kemudian dibawa ke pabrik kelapa sawit.
JAKARTA - Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ( Apkasindo ) menolak kebijakan kewajiban memasok ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), olein, dan minyak goreng.
Menurut Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung, kebijakan ini berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Dengan kebijakan ini pabrik kelapa sawit (PKS) akan menekan harga pembelian TBS ke petani.
(Baca juga:Berlaku Mulai 1 Februari, Segini Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng)
“Kalau ingin mengobati satu penyakit, jangan dong membuat penyakit baru. (Kebijakan) ini kan hanya menyelamatkan konsumen minyak goreng saja, tapi sisi lain kami sebagai petani kelapa sawit dikorbankan,” kata Gulat saat dihubungi, Kamis petang (27/1/2022).
Sejatinya, kata Gulat, melambungnya harga CPO juga mengatrol harga TBS. Namun kenaikan harga TBS ini tidak serta merta menaikkan keuntungan petani secara signifikan. Sebab di saat yang sama, harga pupuk juga mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi.
(Baca juga:Resmi! Produsen dan Eksportir Minyak Goreng Wajib Pasok 20% ke Domestik)
Menurut perhitungan Gulat, sejak Januari 2021 hingga Januari 2022 harga pupuk mengalami kenaikan sekitar 185%. “Kami petani kelapa sawit jelas terbebani dengan biaya pembelian pupuk ini. Dan ini pemerintah tidak mendengar teriakan kami. Tapi begitu harga minyak goreng melonjak, pemerintah begitu responsif,” papar Gulat.
Dalam kesempatan itu, Gulat meminta pemerintah agar membuat kebijakan yang menyatakan bahwa pembelian TBS harus mengacu kepada harga internasional (cif Rotterdam). Hal itu perlu dilakukan untuk melindungi petani.
“Ya kan bisa saja pabrik membeli TBS dengan harga yang rendah atau di bawah harga internasional karena beralasan untuk memasok industri minyak goreng. Padahal TBS tersebut setelah diproses, CPO-nya diekspor,” katanya.
Menurut Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung, kebijakan ini berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Dengan kebijakan ini pabrik kelapa sawit (PKS) akan menekan harga pembelian TBS ke petani.
(Baca juga:Berlaku Mulai 1 Februari, Segini Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng)
“Kalau ingin mengobati satu penyakit, jangan dong membuat penyakit baru. (Kebijakan) ini kan hanya menyelamatkan konsumen minyak goreng saja, tapi sisi lain kami sebagai petani kelapa sawit dikorbankan,” kata Gulat saat dihubungi, Kamis petang (27/1/2022).
Sejatinya, kata Gulat, melambungnya harga CPO juga mengatrol harga TBS. Namun kenaikan harga TBS ini tidak serta merta menaikkan keuntungan petani secara signifikan. Sebab di saat yang sama, harga pupuk juga mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi.
(Baca juga:Resmi! Produsen dan Eksportir Minyak Goreng Wajib Pasok 20% ke Domestik)
Menurut perhitungan Gulat, sejak Januari 2021 hingga Januari 2022 harga pupuk mengalami kenaikan sekitar 185%. “Kami petani kelapa sawit jelas terbebani dengan biaya pembelian pupuk ini. Dan ini pemerintah tidak mendengar teriakan kami. Tapi begitu harga minyak goreng melonjak, pemerintah begitu responsif,” papar Gulat.
Dalam kesempatan itu, Gulat meminta pemerintah agar membuat kebijakan yang menyatakan bahwa pembelian TBS harus mengacu kepada harga internasional (cif Rotterdam). Hal itu perlu dilakukan untuk melindungi petani.
“Ya kan bisa saja pabrik membeli TBS dengan harga yang rendah atau di bawah harga internasional karena beralasan untuk memasok industri minyak goreng. Padahal TBS tersebut setelah diproses, CPO-nya diekspor,” katanya.
(dar)
Lihat Juga :
tulis komentar anda