Kuasa Hukum Susi Air Sebut Eksekusi Pesawat di Hanggar Malinau Tak Sesuai Prosedur
Jum'at, 04 Februari 2022 - 22:02 WIB
Ilustrasi pesawat Susi Air. Foto/Dok SINDOnews/Ali Masduki
JAKARTA - Susi Air menyatakan tindakan Pemerintah Daerah (Pemda) Malinau yang mengerahkan Satpol PP untuk mengeluarkan paksa pesawat dari hanggar tidak sesuai prosedur. Terlebih, pesawat dalam proses perawatan dan perbaikan.
Kuasa hukum maskapai penerbangan Susi Air Donal Fariz mengatakan, eksekusi pesawat milik maskapai Susi Air di hanggar di Malinau bukan hal yang dapat disebut business to business (B2B) melainkan lebih condong ke business-to-government (B2G). Namun, tidak adanya kejelasan klarifikasi dari Pemda berbuntut pada kejadian ini.
“Dari 1,5 bulan habisnya masa sewa, kami sudah mengajukan surat permohonan terhadap Pemda Malinau yang ditujukan kepada Pemda itu sendiri, yang intinya kami sampaikan sampai Desember 2022 kami minta keringanan, tapi ini yang telah dilakukan tak sesuai prosedur,” kata Donal Fariz dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/2/2022).
Donal menyebut, bupati telah melakukan penolakan atas surat yang dikirimkan dengan alasan Susi Air tidak memperpanjang kontrak untuk menempati hanggar di bandara tersebut.
“Tidak ada dijelaskan telah disewa oleh maskapai lain (tidak dijelaskan). Kami mempertegas kalau ada yang bilang Pemda itu B2B, dalam pandangan kami itu adalah B2G. Jadi, kalau Susi Air dengan yang lain tak ada masalah,” tukasnya.
Dalam hal itu, Pemda tidak dapat menjelaskan dan mengatakan apa pertimbangan hukum yang diberikan atau tidak diberikan jika kontrak tidak diperpanjang.
“Yang ingin kita tahu apakah ada kesalahan atau ada kekeliruan, ada pihak yang lebih membutuhkan dari maskapai selain Susi Air, makanya kita minta untuk transparan. Nah yang terjadi kemudian setelah kami kirimkan surat, ternyata kita diminta keluar selambat-lambatnya 6 Januari 2022 kemudian tanggal 14 Januari diminta lagi,” bebernya.
Kuasa hukum maskapai penerbangan Susi Air Donal Fariz mengatakan, eksekusi pesawat milik maskapai Susi Air di hanggar di Malinau bukan hal yang dapat disebut business to business (B2B) melainkan lebih condong ke business-to-government (B2G). Namun, tidak adanya kejelasan klarifikasi dari Pemda berbuntut pada kejadian ini.
“Dari 1,5 bulan habisnya masa sewa, kami sudah mengajukan surat permohonan terhadap Pemda Malinau yang ditujukan kepada Pemda itu sendiri, yang intinya kami sampaikan sampai Desember 2022 kami minta keringanan, tapi ini yang telah dilakukan tak sesuai prosedur,” kata Donal Fariz dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/2/2022).
Donal menyebut, bupati telah melakukan penolakan atas surat yang dikirimkan dengan alasan Susi Air tidak memperpanjang kontrak untuk menempati hanggar di bandara tersebut.
“Tidak ada dijelaskan telah disewa oleh maskapai lain (tidak dijelaskan). Kami mempertegas kalau ada yang bilang Pemda itu B2B, dalam pandangan kami itu adalah B2G. Jadi, kalau Susi Air dengan yang lain tak ada masalah,” tukasnya.
Dalam hal itu, Pemda tidak dapat menjelaskan dan mengatakan apa pertimbangan hukum yang diberikan atau tidak diberikan jika kontrak tidak diperpanjang.
“Yang ingin kita tahu apakah ada kesalahan atau ada kekeliruan, ada pihak yang lebih membutuhkan dari maskapai selain Susi Air, makanya kita minta untuk transparan. Nah yang terjadi kemudian setelah kami kirimkan surat, ternyata kita diminta keluar selambat-lambatnya 6 Januari 2022 kemudian tanggal 14 Januari diminta lagi,” bebernya.
tulis komentar anda